CORPS NEWS

FAKTUAL DAN BERIMBANG

SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG

Partai Gelombang Rakyat Indonesia DKI Jakarta Gelar Rakorwil

BAGIKAN :
IMG 20210328 051519
Pengurus Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta

Corpsnews, Jakarta – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta yang bertempat di Lamotel, Menteng Atas Jakarta Selatan, Sabtu (27/3/2021)

Rapat koordinasi wilayah tersebut yang dihadiri sejumlah pengurus DPW Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta beserta Pengurus Cabang Partai Gelora Indonesia se DKI Jakarta.

Rakorwil tersebut, Partai Gelora melakukan evaluasi capaian kinerja enam bulan dari Agustus 2020 sampai Februari 2021, yang di dalamnya mencakup soal rekrutmen anggota, kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Pimpinan Anak Cabang (PAC).

“Peserta secara umum memiliki rasa bangga terhadap capaian, tetapi yang lebih pokok adalah rekomendasi dalam menyambut bulan suci Ramadhan yakni gelorakan Saleh Kebangsaan,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora DKI Jakarta Triwisaksana.

Loading...

Selain itu sejumlah Kesepakatan dalam rakorwil Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta tersebut mengungkap berbagai permasalahan yang terjadi di Ibukota Negara Indonesia yang harus dituntaskan. Mulai dari Mengusulkan pembangunan Masjid, polarisasi politik hingga menyoroti masalah saham bir di PT Delta Djakarta.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora DKI Jakarta Triwisaksana mengusulkan pembangunan masjid raya tambahan di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Triwisaksana atau akrab disapa Sani tersebut menilai Jakarta Pusat sudah memiliki masjid besar, yakni Masjid Istiqlal, sedangkan Jakarta Utara memiliki Masjid Islamic Center, serta Masjid KH Hasyim Asyari di Jakarta Barat.

“Kita mendorong ada pembangunan masjid raya tambahan di DKI Jakarta. Di Jakarta Selatan dan Timur itu belum ada masjid raya yang dikelola serta dibangun oleh Pemerintah,” kata Sani kepada sejumlah media di Jakarta, Sabtu.

Ada pun Partai Gelora mengusulkan pembangunan masjid bernama KH. Ahmad Dahlan, sebagai salah satu tokoh umat, yang juga pendiri Muhammadiyah.

“Kita mendorong pembangunan Masjid Ahmad Dahlan, sebagai masjid tokoh umat juga selain Hasyim Ashari. Kita meminta agar Gubernur merealisasikannya supaya ada kegembiraan umat, sehingga di setiap wilayah ada,” kata Sani.

Sani menambahkan bahwa usul pembangunan masjid raya di Jakarta ini merupakan salah satu sikap politik dari hasil rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) Partai Gelora.

Selain itu Ketua DPW Gelora DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, Pilkada DKI 2017 masih menjadi salah satu penyebab yang membuat masyarakat terpecah.

“Pilkada DKI 2017 suka tidak suka, mau tidak mau, harus diakui sangat destruktif. Merusak masyarakat hingga level bawah,” kata Triwisaksana.

Triwisaksana berharap ada rekonsiliasi hingga pelosok. Peran pemerintah daerah dinilai penting untuk menyatukan kembali masyarakat yang terbelah

“Pemerintah mesti merancang sistem agar perpecahan tidak terus terjadi. Kita dorong pertemuan bersama pimpinan partai poltik, menyerukan persatuan dan jadikan Ramadan 2021 sebagai momentum menjalin kembali silaturahmi dan menguatkan tali persaudaraan,” Ungkapnya.

Ketua DPW Partai Gelombang Rakyat Indonesia DKI Jakarta, Triwisaksana juga menyoroti masalah saham bir di PT Delta Djakarta (Tbk) sebesar 26,25 persen yang menimbulkan polemik. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta menjalin komunikasi informal secara intensif kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta.

“Gubernur perlu melakukan komunikasi informal, semacam coffee morning dengan DPRD,” kata Triwisaksana.

Menurutnya lobi politik penjualan saham daerah di Delta sangat diperlukan. Sebab, komunikasi yang disampaikan melalui surat resmi kepada dewan belum ada titik temu.

“Anies dapat menjelaskan uang hasil penjualan saham lebih bermanfaat buat masyarakat jika dialokasikan ke penataan infrastruktur. Tidak ada yang bisa dikondisikan, melainkan dengan komunikasi,” kata mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS periode 2014-2019 itu.

Triwisaksana berharap pemerintah daerah membuat regulasi dan batasan-batasan terkait peredaran miras agar terkendali, sehingga tidak berdampak negatif bagi warga Jakarta.

“Kami mendukung penjualan saham, biarlah urusan produksi dan distribusi itu oleh publik, tetapi regulasi dan penegakan aturan itu peran pemerintah,” katanya.(TIM)

Terbitkan Pada: 27 Maret 2021 by Corps News

BAGIKAN :
SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat