CORPS NEWS

FAKTUAL DAN BERIMBANG

SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG

Telat Setor SPJ, Gaji Terpotong Jutaan Rupiah

BAGIKAN :
IMG 20210305 120905
George D Mella Kadis BPMPD kabupaten TTS

Corpsnews, TTS – Miris memang saat hak yang sudah seharusnya diterima sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan pemerintah malah dipotong sepihak oleh pihak kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

Kekesalan ini seakan masih saja menggeregoti rasa di hati bagai tersayat sembilu terpampang dari raut wajah hampir semua anggota perangkat desa disemua desa yang sempat ditemui awak media ini. sebut saja Bagas yang meminta namanya disembunyikan yang adalah perangkat desa di sebuah desa di selatan kabupaten TTS.

“kami sangat kesal dengan potongan gaji kami tapi kami takut bersuara nantinya kami diberi sanksi atau diberhentikan apalagi kasus pengangkatan perangkat desa masih saja bermasalah seperti di desa Noemuke”urainya.

Sebagaimana yang diketahui PP no 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP no 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang Desa mengubah pasal 81 butir 2.a.b.c.d besaran penghasilan tetap KADES,SEKDES,Perangkat desa lainnya setara PNS GOLONGAN II/a.

Loading...

BACA JUGA:

Anggaran 38 juta  Rupiah Hasilkan Rumah Sehat Tanpa Pintu dan Jendela

 

Kepada awak media,Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) kab TTS George D Mella yang ditemui di ruang kerjanya menjelaskan bahwa sebelumnya sudah ada ketentuan sejak awal. kamis 04-03-2021.

“kami sudah menegaskan untuk menyerahkan SPJ tahap satu tapi telat akhirnya kami telah mengembalikan sisa uang dari DAU itu ke kas Negara”tandas Mella

Ditanya apakah tidak ada cara lain untuk bisa menahan dana itu untuk bisa menjawab sisa hak perangkat desa sebagaimana yang di amanat PP, George D Mella mengatakan Dengan tegas Tidak bisa.

“Tidak bisa kami tahan, kami kembalikan ke kas Negara,diharapkan kedepan jangan telat lagi serahkan SPJ, seharusnya perangkat desa harus mensyukuri tunjangannya sudah setara PNS golongan ruang II/.”timpalnya.

Lebih lanjut Kadis BPMD TTS ini menjawab pertanyaan seputar setiap laporan SPJ Desa yang jauh dari kenyataan dilapangan.

“kalau bicara soal pengawasan sebetulnya di desa sudah ada Camat dan BPD,kami percaya di sana ada pengawasan melekat”tutur nya.

Disentil tentang keputusan PTUN yang memenangkan penggugat Deky Baker cs tentang perangkat desa noemuke kecamatan Amanuban selatan George D Mella menyatakan sebagai warga negara, wajib patuh terhadap hukum.

“kita menghormati keputusan PTUN juga langkah hukum yang akan di ambil kepala desa Noemuke bila ada niat banding”
“yang pasti kita akan mengurangi kegiatan pembangunan fisik bagi desa yang laporan SPJ penggunaan desa mulai tahun ini sebagai sanksi dan upaya meminimalisir kesalahan penggunaan Dana Desa karena seharusnya rakyat harus sejahtera dengan dana yang besar ini”
Pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala desa,sekretaris desa dan perangkat desa lainya melalui penyesuaian penghasilan tetap
“telah ada penambahan Rp 13.000.000.000.- untuk 21 kabupaten di NTT minus kota kupang,termasuk kabupaten TTS dan sudah masuk ke rekening pemda TTS jadi diharapkan bagi seluruh desa di TTS untuk tidak terlambat lagi penyampaian SPJ agar Haknya(gaji)tidak terpotong lagi”tutup Kadis. (Jhoni)

Terbitkan Pada: 5 Maret 2021 by Corps News

BAGIKAN :
SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat