CORPS NEWS

FAKTUAL DAN BERIMBANG

SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG

Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor Di UPTD Kampar, Diduga Melanggar Ketentuan Permenhub RI

BAGIKAN :
IMG 20210305 123436
Uji kendaraan bermotor

Corpsnews.com.Riau. Kampar –Pelaksanaan  Uji kendaraan bermotor secara BLU Elektronik telah diterapkan di UPTD KIR Dinas perhubungan Bangkinang Sejak 2020, Pengujian berkala ini bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, dan mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor.

Sembilan alat Uji utama di tambah dengan alat penunjang yang menjadi syarat sah dilaksanakan pengujian di UPTD Bangkinang berdasarkan ketentuan peraturan menteri 133 tahun 2015.

Namun dari pantauan awak Media Corpsnews.com Senin 1/3/2021 yang di saksikan PLT UPTD KIR Bangkinang (Desi) Alat Uji yang ada, tidak digunakan sesuai ketentuan Peraturan menteri yang berlaku.

Kepala dinas perhubungan (KADISHUB) Kabupaten Kampar (Drs.M.Amin Filda) saat di konfirmasi wartawan Corpsnews.com melalui telepon selulernya Selasa 2/3/2021 menjelaskan, kemungkinan ada kerusakan.

Loading...

“Uji itu baru di beli dengan harga dua miliar lebih, jadi semua alat Uji yang ada sudah di gunakan sesuai ketentuan, tapi mungkin ada yang rusak, maka tidak digunakan”, jelas kadis.

Lanjut, Kadis (Drs.M.Amin Filda) mengakui bahwa alat Uji yang di gunakan untuk pengecekan Fisik kendaraan bermotor pada kolong kendaraan belum ada sejak dulu”, jelasnya

Sementara dalam peraturan menteri perhubungan republik Indonesia tentang pengujian berkala kendaraan bermotor, jelas diatur bahwa untuk mendapatkan Akreditasi unit pelaksana Uji berkala kendaraan bermotor, setelah mendapat standard peralatan pengujian kendaraan bermotor.

Pada pasal lain ada yang menjelaskan, bahwa Akreditasi unit pelaksana Uji berkala dapat dicabut apabila melakukan pengujian tidak menggunakan peralatan Uji.

Hal ini, pihak Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Riau, dianggap perlu melakukan tindakan tegas kepada penyelenggara uji, sesuai aturan dalam Pasal 40 Ayat (1c) peraturan menteri Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.(D.Harahap/CCR)

Terbitkan Pada: 5 Maret 2021 by Corps News

BAGIKAN :
SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat