CORPS NEWS

FAKTUAL DAN BERIMBANG

SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG

Jokowi Minta Di Kritik, JK Tanya Cara Mengkritik Tanpa Dipanggil Polisi, Disamber Jubir: Baca UU ITE

BAGIKAN :
jokowi jk setwapres
Jokowi – JK

Corpsnews, Jakarta – Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, turut menangapi pernyataan ‘silakan kritik pemerintah’. Pernyataan itu sebelumnya disampaikan Presiden Jokowi dalam acara laporan akhir tahun Ombudsman RI, pekan lalu.

Menurut JK, begitu ia disapa, polemik mengenai pernyataan Presiden itu sendiri telah mendapat pro-kontra tanggapan di masyarakat. Banyak pertanyaan muncul dari pernyataan itu.

“Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, presiden mengumumkan ‘silahkan kritik pemerintah’. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita.” kata JK saat berbicara dalam acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan yang dihelat Fraksi PKS DPR secara virtual, Jumat 12 Februari 2021.

Ia juga menyinggung Indeks Demokrasi Indonesia yang turun sejak 14 tahun terakhir. Menurut JK, masalah utama demokrasi hanya satu, yaitu karena biaya yang mahal.

Loading...

“Demokrasi kita terlalu mahal,” kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

JK juga melihat, prinsip check and balance merupakan hal terpenting jika mengacu kebebasan kritik yang sebelumnya disampaikan Presiden Jokowi. Prinsip demokrasi, kata dia, juga berjalan ideal manakala partai oposisi menjalankan fungsinya.

“PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik.” kata Jusuf Kalla.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menyampaikan keinginannya terhadap masyarakat luas. Keinginan itu berupa kritik yang membangun kepada pemerintah agar pelayanan publik lebih optimal lagi.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutan di laporan akhir tahun Ombudsman RI. Jokowi berharap pihak yang dikritik bisa memberikan perbaikan pelayanan.

“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan perbaikan,” kata Jokowi.

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berpesan, kritik atau masukan kepada pelayanan publik wajib dilakukan untuk mendorong standar kualitas pelayanan. Bukan hanya sekarang tetapi untuk kedepan.

“Karena itu, saya selalu menekankan bahwa dalam situasi krisis kita harus mampu mengubah frekuensi kita, dari frekuensi yang normal ke frekuensi yang extraordinary. Cara kerja yang berubah dari cara kerja yang rutinitas menjadi cara kerja yang inovatif dan selalu mencari smart shortcut. Baik berupa input, baik berupa kritik dan dukungan agar pelayanan publik di negara kita semakin berkualitas,” ucap Kepala Negara.

Terpisah Merespon pertanyaan JK bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi, Juru Bicara Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Fadjroel Rachman menjawab pertanyaan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Sederhana saja, kata Fadjroel, masyarakat harus paham akan undang-undang sebelum menyampaikan pendapat di muka umum, salah satunya diatur di UU ITE.

“Masyarakat perlu mempelajari secara saksama UUD 1945 Pasal 28J. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis,” kata Fadjroel dalam keterangannya, Sabtu, 13 Februari 2021.

Sementara kalau memasuki media digital, kata Fadjroel, harus memahami UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Baca dan simak. Perhatikan baik-baik ketentuan pidana pasal 45a ayat (1) tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen; ayat (2) tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu atas SARA,” lanjut dia.

Kalau ingin menyampaikan kritik dengan unjuk rasa, Fadjroel menambahkan, baca dan simak UU Nomor 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

“Jadi apabila mengkritik sesuai UUD 1945 dan peraturan perundangan, pasti tidak ada masalah, karena kewajiban pemerintah/negara adalah melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak konstitusional setiap WNI. Presiden Jokowi tegak lurus dengan Konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku,” tuturnya.

Sementara itu, sejumlah pengamat dan aktivis LSM justru mempermasalahkan UU ITE. UU tersebut dinilai berisi banyak pasal karet yang bisa dipakai untuk membungkam kritik publik. Jika Jokowi serius dengan ucapannya, maka pemerintah didesak mengajukan revisi terhadap UU ITE .

Studi koalisi masyarakat sipil berdasarkan kasus yang dikumpulkan sepanjang 2016-2020, tingkat penghukuman dengan UU ITE sangat tinggi, yakni; 96,8 persen (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan 88 persen (676 perkara)

Pengamat politik, Rocky Gerung menilai Jokowi seperti menutup mata akan berbagai kasus pembungkaman kebebasan berpendapat yang selama ini terjadi.

“Jadi seolah-olah bilang silakan kritik, oke, anda boleh ngomong. Omongan anda dijamin oleh kebebasan, tapi setelah anda ngomong kami tidak jamin kebebasan anda, kira-kira begitu. Setelah ngomong kebebasannya ditunggu oleh UU ITE, ditunggu oleh Bareskrim,” tutur Rocky dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 10 Februari 2021.

https://youtu.be/URzyWyk_cDU

Terbitkan Pada: 14 Februari 2021 by Corps News

BAGIKAN :
SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat