CORPS NEWS

FAKTUAL DAN BERIMBANG

SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG

Korupsi Pengalihan Lahan Milik Pemkab Mabar Harus Diuji Lebih Lanjut

70
Meridian Dewanta Dado, SH

Corpsnews,  NTT – Hasil Audit BPKP-NTT Dan Gembar-Gembor Kajati NTT Yulianto Tentang Kerugian Negara Kasus Korupsi Pengalihan Lahan Milik Pemkab Mabar Seluas 30 hektare Harus Diuji Lebih Lanjut.

Hal tersebut di ungkapkan Meridian Dewanta Dado, SH Koordinator Tim Pembela Demokrasi Wilayah NTT (TPDI-NTT) dalam rilis tertulisnya yang di terima redaksi media ini, Sabtu (16/1/2020)

Menurutnya, Jauh sebelum menetapkan Bupati Manggarai Barat Agustinus Christoper Dula dan 15 orang lainnya sebagai tersangka-tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pengalihan Lahan Milik Pemkab Manggarai Barat seluas 30 hektare (ha) di Keranga / Toro Lema Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo – Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT Yulianto sudah terlanjur gembar-gembor secara sepihak mempublikasikan di hadapan publik tentang perkiraan nilai kerugian keuangan negara dalam kasus dimaksud yaitu senilai Rp. 3 triliun.

Gembar-gembor Kajati NTT Yulianto
tentang perkiraan nilai kerugian keuangan negara yang sangat bombastis senilai Rp. 3 triliun tersebut tentu saja mengundang tepuk tangan dan decak kagum bagi sebagian kalangan, namun pada sisi yang lain gembar-gembor yang bombastis itu telah menggiring opini publik pada kesesatan informasi dan merupakan sikap tindak dari Kajati NTT Yulianto yang justru secara gegabah telah mendahului terbitnya hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari lembaga audit yang berwenang.

Walaupun gembar-gembor sepihak dari Kajati NTT Yulianto tentang perkiraan nilai kerugian keuangan negara yang sangat bombastis senilai Rp. 3 triliun itu hanyalah merupakan dugaan dan estimasi angka atau nilai, namun hal itu telah membuat publik berpraduga secara berlebihan yang semakin menyudutkan posisi Bupati Manggarai Barat Agustinus Christoper Dula dan 15 orang lainnya sebagai pihak-pihak yang telah ditersangkakan oleh Kejati NTT dalam kasus dugaan korupsi Pengalihan Lahan Milik Pemkab Manggarai Barat seluas 30 hektare (ha) di Keranga / Toro Lema Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo – Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), padahal pada kenyataannya nilai kerugian keuangan negara dalam kasus itu tidaklah sebombastis gembar-gembor sepihak Kajati NTT Yulianto.

Pada akhirnya terbuktilah bahwa perkiraan nilai kerugian keuangan negara yang sangat bombastis senilai Rp. 3 triliun oleh Kajati NTT Yulianto itu bertolak belakang dan berbeda jauh dengan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP NTT dalam kasus korupsi dimaksud yang hanya berjumlah Rp. 1,3 triliun, sebagaimana dijelaskan oleh Kajati NTT Yulianto dalam keterangan persnya kepada wartawan di Kupang pada tanggal 14 Januari 2021 yang bersamaan dengan penetapan 16 tersangka dalam kasus itu.

Hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP NTT dalam dalam kasus dugaan korupsi Pengalihan Lahan Milik Pemkab Manggarai Barat seluas 30 hektare (ha) di Keranga / Toro Lema Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo – Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan jumlah Rp. 1,3 triliun itu juga masih harus diuji lagi secara signifikan dan penuh rasa keadilan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor kelak, sebab menurut informasinya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas tanah seluas 30 hektare (ha) di Keranga / Toro Lema Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo – Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah senilai Rp. 300.000,- per meter persegi.

Dalam proses penegakan hukum kasus-kasus korupsi di wilayah Provinsi NTT khususnya dan di negeri ini pada umumnya maka kami tidak ingin pihak penyidik dan atau penuntut umum untuk terlalu gembar-gembor secara sepihak dan bombastis berpraduga tentang angka atau nilai kerugian keuangan negara sebab kategori atau elemen kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan elemen penting yang utama bagi lembaga peradilan tipikor untuk
menentukan berat ringannya pemidanaan bagi para pelaku korupsi atau untuk memastikan nasib masa depan tersangka / terdakwa, sehingga bahkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP NTT dalam kasus dugaan korupsi Pengalihan Lahan Milik Pemkab Manggarai Barat seluas 30 hektare (ha) di Keranga / Toro Lema Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo – Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itupun masih harus diuji lebih lanjut oleh kehadiran Auditor Forensik lainnya dalam proses persidangan perkara itu, agar tidak muncul vonis pemidanaan yang memberatkan atas dasar hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang menyesatkan.

Loading...

Kupang, 16 Januari 2021

Meridian Dewanta Dado, SH.

(MERIDIAN DEWANTA DADO, SH – ADVOKAT PERADI / KOORDINATOR TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA WILAYAH NTT / TPDI-NTT)

 

Terbitkan Pada: 16 Januari 2021 by Corps News

BAGIKAN :
Share
Loading...
Loading...
Loading...
SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat