CORPS NEWS

FAKTUAL DAN BERIMBANG

SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG

Masyarakat Hanya Sebut FPI di Sosmed Bakal Dihukum? Ini Penjelasan Menkominfo

BAGIKAN :

Corpsnews,  Jakarta – Pemerintah akhirnya secara resmi membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI). Pasca dibubarkannya FPI, lantas adakah juga pelarangan di sosmed, termasuk unggah, bahkan sekadar penyebutan?

Terkait hal ini Menkominfo Johnny G Plate memberi penjelasan. Kata Johnny, setidaknya ada empat poin yang harus dipahami masyarakat atas pelarangan FPI ke depan dalam aktivitas fisik.

Pelarangan pertama, kata dia, terkait kegiatan. Pelarangan kedua, terkait penggunaan simbol. Ketiga penggunaan atribut, dan keempat adalah penghentian apabila kegiatan tetap dilakukan.

Loading...

Namun demikian, empat hal itu, kata dia, juga tak hanya berlaku di aktivitas fisik saja. Sebab, menurut Johnny, pelarangan juga akan meluas di aktivitas FPI di sosmed. Ini artinya, Menkominfo akan melakukan pemblokiran berbagai macam akun yang berkaitan dengan FPI, termasuk upaya-upaya sejenis.

“Tidak cuma pelarangan di ruang fisik, tetapi juga di ranah digital. Ini sudah diatur di UU ITE, PP 71, dan Permen Kominfo,” kata Johnny disitat Metro TV, Minggu 3 Januari 2021.

Loading...

Adapun, untuk ranah sosmed konten yang dilarang tayang berkaitan dengan poin-poin yang telah ditentukan di UU.

 

Habib Rizieq di depan massa FPI
Habib Rizieq di depan massa pendukungnya (Foto: Antara)

Sebut saja seperti meresahkan ketertiban umum, termasuk menyediakan akses terhadap info atau dokumen elektronik yang dilarang, berkaitan dengan terorisme, pornografi terhadap anak, dan kegiatan lain yang menyangkut ketertiban umum.

Loading...

“Itu tugas Kominfo, mari kita jadikan ruang digital kita cerdas, ini penting bagi masyarakat,” katanya lagi.

Kominfo bakal blokir konten FPI di sosmed

Lebih jauh, pada kesempatan itu, Johnny lantas menyerukan agar masyarakat mawas diri jika ingin mengunggah yang berkaitan dengan FPi di sosmed. Sebab, jangan sampai salah-salah yang justru bakal berhadapan dengan hukum.

“Misal masyarakat biasa posting video tentang FPI, itu tidak boleh. Kami akan proses, maka itu masyarakat harus hati-hati, ini penting diketahui. Sebab itu masuk kategori tindakan melanggar hukum. Kalau ada penegakan hukum kan repot,” katanya lagi.

Sejauh ini, dirinya menyadari jika belakangan FPI berupaya bermetamorfosis pada ormas baru dengan nama berbeda. Akan tetapi, kata dia, selama secara substantif beririsan atau sama dengan terdahulu, tentu akan dilarang.

“Ini bukan administratif semata, bukan soal nama ormas saja, lebih substansif. Nama bisa berganti dengan singkatan yang sama, di era kebebasan pendapat tentu boleh, yang tak boleh kegiatan yang disampaikan tadi (empat poin), substansinya tak boleh,” katanya.

Front Pembela Islam. Foto: Dok Antara.
Front Pembela Islam. (Foto: Dok Antara).

Maka itu, Kominfo ke depan bakal lebih gencar melakukan patroli berkaitan dengan hal-hal di atas. Mereka bahkan mengaku tak segan untuk memblokir akun-akun yang kerap memposting FPI.

“Tindakan yang dilakukan lainnya, seperti pemutusan akses dengan berkoordinasi dengan internet provider service apabila ditemukan di ruang digital platform media sosial yang melanggar,” katanya.

Lantas, benarkah sekadar menyebut FPI di sosmed juga dilarang? Terkait hal ini, Johnny menegaskan implementasinya hanya akan berlaku pada empat poin di atas. Itu akan diberlakukan baik di ruang fisik maupun digital.

Pemutusan akses sendiri bahkan, kata dia, bisa dilakukan secepat mungkin, atau empat jam setelah tayang, hingga 1×24 jam.

“Kerena memang itu dilarang. Pertama akun-akun atau URL yang dibentuk atau dibuat oleh FPI, itu harus dikomunikasikan. Edukasinya yang pasti bahwa masyarakat menurut SKB dilarang mendukung kegiatan atas FPI dari empat hal di atas,” katanya. (hops)

Terbitkan Pada: 3 Januari 2021 by Corps News

BAGIKAN :
Loading...
TERIMA KASIH
TELAH MENGUNJUNGI CORPSNEWS
MEDIA FAKTUAL DAN BERIMBANG
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat