SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG
Golput, Tantangan Dalam Pemilu 2020

Golput, Tantangan Dalam Pemilu 2020

69

Oleh : Gebby Klau, CMF
FRATER CLARETIAN-KUPANG

Beberapa bulan terakhir ini, istilah “golongan putih/golput” kembali menyeruak menjelang perhelatan pemilihan umum 2020. Isu golput menjadi topik hangat yang tidak saja didiskusikan oleh para kontestan politik, para tim sukses atau pihak terkait tetapi juga oleh semua warga negara Indonesia. Suatu kecemasan akan fenomena golput telah merembes masuk dalam nadi para kontestan politik. Penggunaan istilah partisipasi rakyat atau penggunaan hak pilih dalam pemilu.

Secara sederhana, dikatakan bahwa semua pengguna hak pilih yang tidak terpakai dalam proses pemilu itu sejatinya disebut golput. Isu golput menjadi “problem public” yang terus diperbincangkan dalam persiapan menyongsong pemilu pada 09 Desember 2020 ini.

Mengingat bahwa golput menjadi satu fenomena sosial yang rawan terjadi dan bahkan selalu terjadi ketika ada sebuah perhelatan pemilu. Setiap kali terjadi perhelatan pemilu, fakta golput selalu ada. Karena, angka partisipasi dalam pemilu tidak pernah 100%.

Sejenak menengok sekilas sejarah golput, dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia, istilah golput baru muncul ketika menjelang pemilu 1971 yang dihelat pada 5 juli 1971. Pemilu ini merupakan perhelatan pemilu untuk pertama kalinya di masa Orde Baru.

Gerakan golput pada waktu itu dimotori oleh Mahasiswa dan pemuda sebagai bentuk perlawanan dalam rangka melawan “Golongan Karya.” Peserta pemilu waktu itu mengalami degradasi atau penurunan angka partisipasi dibandingkan perhelatan pemilu sebelumnya pada 1955. Peserta partai politik pada pemilu 1971 jauh lebih sedikit ketimbang pemilu pada 1955. Fenomena golput ini terjadi dikarenakan adanya beberapa partai politik yang dibubarkan, seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Dari sekilas sejarah ini, golput dapat didefinisikan sebagai sikap politik dalam merespons perhelatan elektabilitas para kontestan dalam pemilu. Sikap politik ini dinilai sebagai protes baik terhadap sistem, mekanisme, prosedur atau cara kerja pihak terkait dalam pemilu maupun terhadap alternatif pilihan yang dipandang tidak ada peserta kontestan yang kredibel dan layak untuk dipilih.

GOLPUT : HAK POLITIK
Fakta golongan putih (golput) yang rawan terjadi di Indonesia bukanlah fakta baru. Golput menjadi satu fenomena sosial yang hampir terus terjadi ketika ada perhelatan pemilu di negara ini. Karena itu, fenomena golput menjadi kecemasan semua orang khususnya para kontestan politik. Golput memberi dampak delegitimasi demokrasi di Indonesia. Demokrasi tidak berfungsi optimal tanpa keterlibatan warga negara dan golput akan menjadi ancaman bagi legitimasi demokrasi. (kata wakil Dekan dan dosen DPP Fisipol UGM, Wawan Mas’udi).

Sebagai warga negara yang menjunjung tinggi demokrasi, keterlibatan dalam pemilihan umum merupakan cara masyarakat dalam menentukan dan memilih pemimpin negaranya yang diyakini sebagai pemimpin yang berkualitas dan berintegritas serta nasionalis. Tetapi di samping itu, ada masyarakat tertentu yang memilih untuk tidak memilih alias golput. Semakin tinggi jumlah masyarakat yang tidak memilih atau golput berarti semakin rendah tingkat partisipasi dalam pemilu. Banyak lembaga survei mulai memprediksi angka golongan putih (golput) atau mereka yang tidak memilih pada 09 Desember 2020 akan meningkat. Penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa sekitar 30% masyarakat akan golput. Catatan LSI sekitar 10% golput karena alasan yang sifatnya politis dan ideologis, sedangkan sekitar 20% karena alasan teknis dan administratif. (Harian pos kupang, jumat 15 Maret 2020).

Loading...

Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu adalah hak setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki KTP. Namun, bagi mereka yang memilih untuk tidak terlibat dalam pemilu alias golput, sebenarnya tidak melanggar aturan perundangan-undangan apapun, sehingga tidak dapat dihukum. Meskipun dalam pasal 308 UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemilu, yang mana memberikan kebebasan kepada penegak hukum untuk menjerat siapapun yang mengajak orang lain untuk tidak memilih dalam pemilu alias golput. Pasal ini sebenarnya ingin menjelaskan bahwa jika seorang yang menghalangi siapa pun untuk memilih, orang tersebut akan dikenakan sanksi hukum. Tetapi jika seseorang memutuskan untuk tidak memilih karena pilihannya sendiri, yang bersangkutan tidak melanggar aturan hukum apapun. Dengan demikian, golput tidak menyalahi aturan hukum apapun melainkan golput adalah hak politik setiap warga negara. Golput adalah hak politik. Selain karena tidak dilarang oleh undang-undang, golput juga bukan tindakan kriminal.

Kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam perhelatan pemilu 2020 menjadi impian bersama yang sejatinya tidak hanya menjadi sebuah wacana belaka melainkan harus menjadi satu fakta yang akan memberi dampak positif bagi kehidupan politik di Indonesia. Absennya masyarakat dalam pemilu alias golput mengakibatkan meningkatnya angka golput. Hemat saya, fenomena golput tidak harus dibiarkan menjadi satu kebiasaan yang terus terjadi dalam setiap perhelatan pemilu melainkan perlu mendapat perhatian serius dari banyak pihak demi mengurangi angka golput bahkan menghilangkan tindakan golput tersebut.

Ada beberapa jenis golput jika dilihat dari beberapa fakta menjelang perhelatan pemilu. Pertama, golput terjadi karena persoalan teknis. Misalnya, pemilih memilih untuk berlibur karena hari pemilu dinyatakan sebagai libur nasional. Kedua, pemilih tidak bisa hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) karena jarak atau tempatnya jauh dari tempat tinggal pemilih. Tidak hanya persoalan teknis, tetapi juga golput terjadi persoalan politik. Pemilih tidak ingin menggunakan hak politiknya untuk memilih karena dinilai bahwa tidak ada kontestan politik yang layak untuk dipilih atau diberi mandat, atau karena tidak ada kandidat yang dinilai memiliki integritas dan semangat nasionalis. Dengan demikian, pemilih memilih untuk golput sebagai bentuk protesnya terhadap pilihan kontestan yang terbatas.

JALAN KONVERSI Menghadapi fakta seperti ini, langkah apa yang akan ditempuh untuk memastikan berkurangnya angka golput bahkan tidak ada golput. Saat ini, hampir 70% – 80% masyarakat sudah mengetahui perhelatan pesta demokrasi pada 09 desember 220 mendatang. Masyarakat perlu mengetahui apa pentingnya keterlibatan mereka dalam perhelatan pemilu. Dengan demikian, keterlibatan mereka dalam memilih adalah hak dan bukan kewajiban.

Loading...

Sosialisasi kepada para pemilih akan pentingnya keterlibatan dalam perhelatan pemilu ini merupakan langkah konkret untuk mereduksi angka golput dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Semua variabel atau pihak terkait harus membantu mendongkrak peningkatan para pengguna hak pilih yang di dalamnya terdapat usaha yang besar.

Menjadi hal yang sangat penting bahwa tingginya angka golput menunjukkan tingkat kepercayaan yang lemah kepada para kontestan politik. Karena itu, para kontestan politik, pihak penyelengara pemilu, tim sukses maupun semua elemen politik harus mencari solusi yang tepat untuk mengembalikkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada para kontestan politik.

Inilah hal yang urgen yang harus dilakukan sesegera mungkin demi pengurangan angka golput dalam perhelatan pemilu pada 09 desember mendatang. Karena itu, perlu ditekankan bahwa memilih adalah hak dan bukan kewajiban.

TERIMA KASIH (Choice with heart)

BAGIKAN :
Share
Loading...
Loading...
Loading...
SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat