CORPS NEWS

FAKTUAL DAN BERIMBANG

SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG

Usai Tangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Giliran Walikota Cimahi Di OTT KPK

BAGIKAN :
IMG 20201130 163446
Ketua KPK

Corpsnews, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  mengamankan AJM (Walikota Cimahi 2017-2022) dan sepuluh orang lainnya dalam kegiatan tangkap tangan di Bandung dan Cimahi pada Jumat, 27 November 2020.

Kegiatan tangkap tangan ini dilakukan terkait dengan dugaan suap dalam Perizinan di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018-2020. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp425 juta.Dari sebelas orang yang diamankan, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka. Dua tersangka tersebut adalah AJM yang diduga sebagai penerima dan HY (Komisaris RSU KS) yang diduga sebagai pemberi.Tersangka AJM diduga telah menerima uang Rp1,661 miliar dari total commitment fee Rp3,2 miliar. Penerimaan uang ini diduga terkait dengan pengurusan perizinan pembangunan rumah sakit. Commitment fee tersebut diduga ditetapkan sebesar 10 persen dari total biaya pembangunan rumah sakit Rp32 miliar.Baca Juga: HUT Korpri, Ketua KPK: Ingat! Bongkar Kasus Korupsi Hanya Masalah Waktu

Sebagai penerima tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai pemberi tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Loading...

Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan dua tersangka selama 20 hari terhitung sejak 27 November 2020-17 Desember 2020. Tersangka AJM ditahan di di Rumah Tahanan Negara di Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat.dan HY ditahan di Rumah Tahanan Negara pada Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya.

Tak bosan KPK mengingatkan akan terus menegakan hukum dan menindak Kepala Daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Apalagi, untuk dua Walikota Cimahi sebelumnya juga merupakan tersangka KPK.

Loading...

Untuk masyarakat, KPK mengingatkan untuk terus memeriksa rekam jejak calon kepala daerah yang akan dipilih. Selain itu, silakan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di daerahnya kepada KPK. KPK menjamin kerahasiaan pelapor.

Untuk seluruh kepala daerah yang saat ini menjabat maupun calon kepala daerah yang akan enjabat, KPK mengingatkan untuk bekerja sesuai dengan amanat yang telah diberikan rakyat. Penyelenggara negara sudah seharusnya menjadi pelayan rakyat, bukan sebaliknya

KPK Tangkap Menteri Kelautan dan Perikanan

26November2020 Siaran Pers

Loading...

Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Perizinan Tambak, Usaha dan Pengelolaan Perikanan Atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020.

Dari 17 orang yang diamankan, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Enam orang diduga sebagai penerima, yaitu EP (Menteri Kelautan dan Perikanan), SAF (Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan), APM (Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan), SWD (Pengurus PT ACK, swasta), AF (Staf Istri Menteri Kelautan dan Perikanan), dan AM (swasta). Satu orang lainnya diduga sebagai pemberi yakni SJT (Direktur PT DPPP, swasta).

Sebagai penerima para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebagai pemberi para tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan lima tersangka EP, SAF, SWD, AF, dan SJT selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020 masing-masing bertempat di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih.

KPK meminta tersangka AM dan APM segera menyerahkan diri ke KPK dan pada pihak lain yang terkait dengan perkara ini agar bersikap koperatif.

KPK berharap masyarakat dapat mengawal proses penanganan perkara ini karena dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani ini terkait dengan nasib nelayan yang merupakan rakyat Indonesia yang juga berhap sejahtera. Selain itu, perkara ini juga terkait dengan keberlangsungan budi daya lobster yang menyangkut kedaulatan pangan negeri. (kpk)

Terbitkan Pada: 30 November 2020 by Corps News

BAGIKAN :
Loading...
TERIMA KASIH
TELAH MENGUNJUNGI CORPSNEWS
MEDIA FAKTUAL DAN BERIMBANG
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat