SELAMAT DATANG
MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG
PHK Karyawan Di Kedai Kopi,  DBM BTN Akan Di Gugat Secara Hukum

PHK Karyawan Di Kedai Kopi, DBM BTN Akan Di Gugat Secara Hukum

71
Corpsnews, Tanjungpinang – Banyak yang menyebut, sekarang ini masa sulit. Banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) alias pemecatan. Hanya saja, proses menyampaikan kabar PHK, kiranya dilakukan secara santun dan beretika sehingga dapat seminimal mungkin mengurangi dampak stres bahkan depresi kepada karyawan yang di PHK.

Seperti halnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, yang dilakukan   oleh Deputi Branch Manager (DBM) Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Bintan Centre Tanjungpinang, Dedy melalui Vendor PT. Bina Yasa Karya Pratama, Rizal kepada Indah Sari Ningrun mantan Karyawannya yang di anggap bermasalah, hingga berujung rencana penggugatan kepihak berwajib.

Hal tersebut disampaikan Alfi Syahrin Arifin, Ayah Indah (mantan Karyawan BTN cabang Bintan). Pasalnya Menurut Alfi, Pemutusan hubungan kerja yang di lakukan Oleh BTN cabang Bintan ini di anggap tidak menggunakan etika PHK yang baik serta di duga tidak melalui prosedural sebagaimana yang telah di atur dalam Undang- undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

“Saya akan menempuh jalur hukum, atas pemberhentian anak saya Indah oleh DBM BTN Cabang Bintan Centre, Deddy, secara sepihak dengan cara tidak hormat tanpa melewati prosedural yang baik, sesuai Undang- undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003,” ucap Alfi Syahrin Arifin, Ayah Indah.

Dikatakan Alfi, dirinya tidak dapat menerima ketika putrinya diberhentikan dari pekerjaannya di Kedai kopi.

“Kok tidak ada sebab serta alasan yang jelas tiba-tiba anak saya ( Indah red) diberhentikan. Di kedai kopi lagi.” Tegas Alfi.

Terpisah,  Indah karyawan yang di PHK dari BTN Cabang Bintan di Kedai kopi menceritakan kronologi kejadian tersebut bermula.

“Maaf saya diperintahkan untuk memberhentikan kamu,” kata Vendor, PT Bina Yasa Karya Pratama, Rizal saat bertemu Indah di kedai kopi, selasa, 03 November 2020 lalu.

Ketika pihak korban bertanya kenapa dirinya diberhentikan, Rizal menjawab, saya juga tak tau apa masalahnya, cuma DBM BTN, Deddy memerintahkan saya agar memecat Indah,” Ungkap Indah menirukan Kata-kata Rizal.

Loading...

“Kepada saya DBM BTN, Dedy katakan ada dua kesalahan Indah, 1.Tidak mencapai Target
2. Tidak mengindahkan Perintah atasan,” tambahnya lagi menirukan.

“Menyikapi alasan tersebut Indah sampaikan, untuk poin pertama yang disangkakan itu tidak lah beralasan. karena selama dua bulan tepatnya pada bulan september dan Oktober nilai pencapaian target saya tinggi rata-rata diatas sembilan puluh persen (92-94 %),” terang Indah.

“Sedangkan untuk yang kedua, lanjutnya. Coba jelaskan perintah atasan yang mana yang tidak saya indahkan,” Jelas Indah menambahkan.

Terpisah, Ketika dikonfirmasi Investigasipos.com, pihak DBM BTN, Dedy dan Vendor PT Yasa Karya Pratama, Rizal terkait perihal PHK sepihak ini, mereka memilih diam dan tidak menggangkat dan menjawab WA awak media ini.

Loading...

Merujuk pada Pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya perjanjian kerja itu.

Memang untuk memberhentikan seorang pekerja/karyawan ada prosedur yang harus dilalui, tidak bisa serta merta secara lisan atau melalui pertemuan dikedai kopi, lalu seorang karyawan semena- mena diputus hubungan kerjanya begitu saja.

Perlu diketahui, perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja adalah termasuk ke dalam perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).

Lebih lanjut, mengutip penjelasan dalam artikel Hubungan Industrial bahwa pada prinsipnya, Undang- undang Ketenagakerjaan dan Undang- undang PPHI mengatur tentang apa saja keadaan dan bagaimana mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pasal 151 UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pekerja dan pengusaha harus berusaha semaksimal mungkin menghindari PHK. Kalaupun PHK tak bisa dihindari, pekerja dan pengusaha harus berunding untuk mencari kesepakatan. Kalau perundingan itu masih mentok, maka PHK baru bisa dilakukan setelah ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Selain itu, diatur juga syarat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dalam Pasal 161 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, “bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.

Terhadap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tanpa persetujuan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, PHK tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya, PHK itu dianggap sama sekali tidak pernah ada sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 155 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Baca juga artikel PHK Sepihak.

Melihat ketentuan-ketentuan dari UU Ketenagakerjaan dan UU PPHI tersebut, maka secara hukum sebenarnya status Anda adalah masih sebagai pekerja dari perusahaan tersebut. Karena belum ada putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa hubungan kerja Anda telah putus dengan perusahaan tempat Anda bekerja.

Kemudian, selama lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih memeriksa proses PHK, pekerja dan pengusaha tetap harus melaksanakan kewajibannya seperti biasa. Pekerja tetap bekerja, pengusaha tetap berkewajiban membayarkan hak pekerja. Hal ini tertuang dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.

Menurut Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Jadi, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan, seorang pekerja berhak untuk memperoleh upah.

Sampai berita ini dimuat, pihak korban masih berusaha mencari tahu apa alasan sebenarannya Dirinya di PHK secara sepihak oleh DBM BTN Cabang Bintan Centre.  (Wak Kur)

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat