Kategori
Berita

Tidak Peka Dengan Juknis Pembagian Beras JPS, Kades Badarai Tanggung Jawab Atas Kelalaiannya

9

Corpsnews, Malaka – Pembagian beras Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid 19 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) desa badarai tidak sesuai petunjuk teknis, sehingga Dinas Sosial Malaka menuntut kepala desa badarai untuk bertanggung jawab atas ketidakpekaan yang telah di eksekusikan pekan lalu. Hal ini dikarenakan jumlah keseluruhan PKM sebanyak 96 KK, 17 KK tidak tersentuh bansos selama pandemi covid 19 dan 17 KK dari 96 KK ganda dengan merima bansos yang telah direalisasikan pada Jumat pekan lalu (25/09/2020) yang bertepatan di Lokasi Umatoos Fatuk B wilayah Desa Badarai, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka Provinsi NTT.

Dalam tanggung jawab tersebut, aparat dan kades badarai mufakat dengan sikap menggantikan beras yang sudah terlanjur bagi kepada masyarakat, yang dibagi tidak sesuai dengan juknis dinsos. pembagian ini dilampirkan surat berita acara yang ditandatangi oleh Kepala Desa Badarai dan saksi – saksi dari KPM maupun aparat desa.

Kades Badarai (Yakobus Klau) dalam diskusi bersama KPM menyampaikan bahwa, ini adalah kelalaian Kades bersama aparat, yang artinya kurang kordinasi sehingga verifikasi dan validasi tidak secara sistematis. Senin (05/10/2020) Sore

“Lain kali ada bantuan sosial lagi, kadus – kadus harus kordinasi dengan saya, karena sudah terjadi kesalahan begini yang tanggung jawab saya sendiri”, katanya dengan saran yang baik.

Lebih jelasnya, sebelum merealisasikan bantuan ini sudah terjadi muswarah mufakat antara Perangkat desa, BPD dan KPM. Namun sayangnya karena tidak sesuai juknis yang ada sehingga dari 96 KK ini terjadi 17 KK menerima dobel dan 17 KK yang tidak tersentuh selama pendemi covid 19 tetapi tidak di data sehingga dari 96 KK ini 10 Kg di swadayakan kepada 17 KK yang namanya tidak dalam pendataan.

“Hari ini kita bagi genapkan 10 Kg yang itu hari kita berikan untuk 17 KK itu, sehingga 10 Kg ini sudah menggenapkan 60 kg dari 88 KPM yang menerima 50 Kg”, jelasnya

Lanjut Yakobus, 12 karung dari 6 KK dikembalikan kepada dinas sosial karena terjadi kekeliruan dalam pendataan.

Ditempat yang sama Tito Amaral (Kabid Pemberdayaan Sosial) kepada media menjabarkan bahwa, tugas mereka mengontrol segala bantuan sosial yang direalisasikan namun terjadi kesalahan dalam teknis.

Loading...

“Hari ini saya berada di desa badarai karena dimedia mempublikasikan pembagian beras ini tidak sesuai dengan juknis”, pungkasnya.

Lebih datailnya, kehadiran dinsos sebagai solusi untuk menyelasikan masalah yang terjadi di desa badarai dengan mengedukasikan aturan yang benar pada masyarakat.

“Sesuai dengan aturan, beras ini dibagi kepada KPM yang selama pandemi covid ini tidak pernah terima bantuan apapun, baik BLT DD, BST, PKH dan bantuas sosial lainnya”, tutupnya.

Corpsnews/Fren

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...