Kategori
Regional

Ketika Rotasi dan Promosi Jabatan Lingkup Pemkab Jepara Tak Lagi Seleksi Terbuka

62
Foto bagianumum.jepara.go.id

Corpsnews, Jepara – Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ( JPTP) yang dulu di tahun 2018 pernah seleksi terbuka pengisian, namun tahun 2020 tidak terjadi lagi Jepara, Minggu, 27/09/2020.

Isu yang menjadikan keprihatinan warga masyarakat yang peduli, atas kegundahan dan kegelisahan ASN, khususnya jabatan struktural eselon IIb di Jepara adalah dalam hal rotasi dan promosi jabatan.

Pemda Kabupaten Jepara, seharusnya mengacu pada sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan.
Kalau menganut 3 sistem pengangkatan pegawai
1. Sistem kawan (patronage system)
2. Sistem karir (carier system)
3. Sistem kecakapan (merit system)

Seperti pelantikan direksi baru Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara, Senin (20/7/2020) di Ruang Sosrokartono Kantor Setda Jepara. Salah satu yang di Lantik dan di angkat sumpahnya adalah Direktur DEWI FATIMAH, ST, M.Si yang notabene mantan komisioner KPUD Jepara, sejak menjabat sebagai Direktur Teknik, justru kinerja PDAM menurun, seperti yang di ungkapkan oleh seorang warga masyarakat pelanggan PDAM berinisial PR, merasakan debit airnya di tempat tinggalnya malah berkurang, karena teknis pendistribusian pipa-pipa saluran air kurang terarah.

Begitu juga kinerja Andi Rachmad alias Andi Andong sebagai Dirut Perumda Aneka Usaha, menunjukkan rasa tidak hormat kepada DPRD, karena sering mangkir dalam rapat dengan DPRD dan menjadi cacatan merah dalam hal tersebut.

Anehnya lagi banyak Jabatan Strategis hanya di isi PLT, seperti di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan beberapa Kantor Dinas lainnya.
Kedua orang tersebut sama-sama pernah menjadi komisioner di KPUD Jepara, publik mempertanyakan kenapa Perusahaan Umum Daerah di isi oleh eks komisioner, bukannya seorang profesional, atau orang swasta yang benar-benar berlatar belakang pengusaha atau berpengalaman.

Mengacu pada PERDA KABUPATEN JEPARA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA Pasal 17 (2) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut : b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (Referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.

Tentunya seperti istilah Mafia Berkeley tahun 1973, era pemerintahan Soeharto, hal ini bisa di istilahkan dengan itu, kalau kedua-duanya berasal dari KPUD, seolah olah mutasi dan promosi jabatan menganut patronage system.

Loading...

Sebaiknya harus juga melalui keputusan dan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
Sebaiknya BKD Kabupaten Jepara agar mampu melaksanakan penempatan pegawai dengan menyeimbangkan antara kebutuhan akan kualitas maupun kebutuhan akan kuantitas pegawai. Tidak mengesampingkan kualitas, dikarenakan prinsip dari penempatan pegawai adalah “The Right Man in The Right Place”.

Bupati Jepara dan BKD harus mampu mendistribusikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mengacu pada kebutuhan organisasi yang sebenarnya dalam arti sesuai dengan beban kerja yang ada, sehingga PNS mengerti, mau dan mampu tentang memahami pekerjaannya.

NKRI post. Eko /pur

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...