Perayaan Memperingati HUT Kota Kefamenanu ke-98 Mendapat Tanggapan Serius Dari GMNI

Perayaan Memperingati HUT Kota Kefamenanu ke-98 Mendapat Tanggapan Serius Dari GMNI

66
GMNI Kefamenanu

Corpsnews, Kefamenanu – Dalam rangka memperingati HUT Kota Sari yang ke 98, Forkopimda Kab.TTU menggelar rapat koordinasi guna membahas izin keramaian di tengah pandemic covid19.
Rapat yang dilaksanakan pada Jumat,11 September 2020 ini, juga turut di hadiri oleh GMNI kefamenanu.

Dalam rapat tersebut, GMNI Kefamenanu memandang bahwa pemerintah pusat dalam rangka memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), telah mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Vyrus Disease 2019 Kepada semua pihak baik itu di lingkup kementrian, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten serta aparat TNI dan Polri untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9). Oleh karenanya sebagai terjemahan dari Instruksi tersebut Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati TTU telah mengeluarkan Perbub Nomor 59 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman corona virus disease 2019 (Covid-19).

Menanggapi akan diadakannya Pameran Expo yang akan dilaksankan nanti, GMNI Kefamenanu yang saat itu turut hadir menolak untuk diadakanya Pameran Expo dengan alasan akan memicu penyebaran klaster baru Covid-19.

GMNI Kefamenanu meminta agar Pemerintah Daerah melakukan kajian matang karena selain agenda ini berbenturan dengan Perbub itu sendiri, juga disisi lain tentunya agenda tersebut dapat memicu terjadinya klaster baru covid-19 karena melibatkan massa dengan jumlah yang banyak.

Lanjut GMNI Kefamenanu juga menilai Institusi POLRI kurang bekerja secara maksimal dalam pengawasan terhadap masyarakat akibatnya momentum deklarasi yang dilakukan pada beberapa hari lalu banyak menuai kejanggalan yang berbenturan dengan aturan. Lebih lanjut GMNI Kefamenanu meminta agar institusi Kepolisian negara sebagai aparat penegak hukum untuk tetap melakukan fungsi controlnya sebagaimana yang termaktub dalam instruksi Presiden. (*)

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat