Kolaborasi Polri, KPU dan Bawaslu Cegah Penularan Covid-19 Pada Pilkada Serentak

Kolaborasi Polri, KPU dan Bawaslu Cegah Penularan Covid-19 Pada Pilkada Serentak

73
Video Conference KPU, Polri Dan Bawaslu

Corpsnews, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Senin (7/9/2020) pagi menggelar video conference bersama Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia dalam rangka mengecek kesiapan jajaran polri dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 di tengah masa pandemi Covid-19. Pada kesempatan tersebut, Polri mengundang Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan untuk memaparkan perkembangan tahapan pemilihan yang sedang berjalan.

Arief Budiman dikesempatan itu menyampaikan bahwa masing-masing pihak mempunyai ruang dengan kewenangannya masing-masing, sehingga kolaborasi antara Polri, KPU dan Bawaslu dapat menjadi ruang untuk mengimplementasikan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 dalam Tahapan Pemilihan Serentak 2020. Dalam paparannya, dia juga menekankan perkembangan tahapan pemilihan jangka pendek yang sedang berjalan, yaitu tahapan pencalonan dan kampanye

“KPU sudah menyelesaikan tahap pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) tadi malam pukul 24.00. Data sementara saat ini yang sudah masuk dalam infopemilu.kpu.go.id terdapat 704 bapaslon yang didaftarkan, terdiri dari 24 bapaslon gubernur dan wakil gubernur, 584 bapaslon bupati dan wakil bupati dan 96 bapaslon wali kota dan wakil wali kota, dengan perincian 1.260 laki-laki dan 148 perempuan. Dari 704 bapaslon tersebut, sebanyak 640 diusung partai politik (parpol) dan perseorangan sebanyak 63 bapaslon diterima dan 1 bapaslon perseorangan ditolak. Semua pihak bisa mengaksesnya langsung di infopemilu.kpu.go.id,” papar Arief dalam video conference di Ruang Puldasis Rodalops Sops Polri, Gedung Utama Mabes Polri.

Tahapan selanjutnya verifikasi dan pemeriksaan kesehatan, tambah Arief, apabila memenuhi syarat maka pada tanggal 23 September 2020 status para pendaftar dari bapaslon akan menjadi paslon atau pasangan calon. Berdasarkan data yang masuk, terdapat 28 kabupaten/kota yang hanya memiliki 1 bapaslon, maka KPU akan menunda penetapan, melakukan sosialisasi selama 3 hari ke depan dan membuka kembali pendaftaran selama 3 hari. Apabila tidak ada yang mendaftar dan tetap hanya 1 bapaslon, maka sesuai putusan Mahkamah Konstitus (MK) bapaslon tersebut akan melawan kolom kosong.

“Ini yang harus diwaspadai, seandainya ada yang mendaftar lagi, jangan sampai pengabaian protokol kesehatan terulang kembali seperti tanggal 4-6 September yang lalu. KPU sebenarnya sudah mengatur seperti menjaga jarak, memakai masker, dan menggunakan hand sanitizer, tetapi itu penerapan di dalam kantor KPU saat pendaftaran. KPU tentu tidak bisa menjangkau jika mereka tidak menerapkan protokol kesehatan di posko mereka atau arak-arakan di jalan menuju kantor KPU. KPU juga sudah meminta KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan kepolisian setempat,” tutur Arief.

Arief juga mengungkapkan, momen yang perlu diwaspadai juga saat pengundian nomor urut 24 September 2020 dan pelaksanaan kampanye yang dimulai 26 September 2020, karena kegiatan ini juga berpotensi mengundang kerumunan massa. Pada prinsip awal, KPU meminta mereka kampanye daring, tetapi dalam hal kampanye tidak bisa dilaksanakan secara daring, bisa dengan kegiatan kampanye sesuai yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, yaitu rapat umum, rapat terbatas, pemasangan alat peraga, iklan di media cetak dan elektronik, namun KPU mengatur semua metode tersebut harus menerapkan protokol kesehatan.

“Rapat umum di ruang terbuka dibatasi maksimal 100 orang, rapat terbatas di ruang tertutup jumlahnya dibatasi maksimal 50 orang. Kemudian debat paslon dibatasi maksimal 50 orang di ruang debat, berapapun paslonnya. KPU mengatur hal tersebut, tetapi KPU tentu tidak bisa menjangkau di luar itu, seperti arak-arakan, sehingga KPU memohon kepolisian untuk dapat membantu menertibkan hal tersebut agar sesuai protokol kesehatan,”  pungkas Arief.

Senada, Abhan juga mengungkapkan kesuksesan pemilihan tidak hanya tergantung pada penyelenggara KPU dan Bawaslu, tetapi juga stakeholder lain seperti kepolisian. Di kepolisian terdapat sentra gakkumdu antara kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu, untuk penegakkan aturan pidana pemilihan. Namun pada prakteknya, tidak hanya pidana pemilihan sesuai kewenangan Bawaslu, tetapi juga tindak pidana umum yang menjadi tugas kepolisian.

Loading...

“Sesuai kewenangan Bawaslu ada 4 hal, yaitu pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa. Kami sudah melakukan pencegahan dengan surat himbauan kepada parpol untuk mematuhi protokol kesehatan dan pembatasan jumlah orang di KPU. Sekarang dengan kejadian ketidak patuhan protokol kesehatan, bagaimana kita semua bersikap ke depan dan apa yang harus kita antisipasi bersama, ujar Abhan.

Sementara itu, menindaklanjuti paparan Ketua KPU dan Bawaslu, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menegaskan Polri akan melakukan langkah-langkah strategis untuk meminimalisir terjadinya klaster baru. Jenderal bintang tiga tersebut mengingatkan jajarannya bahwa pasca tahap pendaftaran ada verifikasi, penetapan, pengundian nomor urut, hingga kampanye.

“Apa yang disampaikan Ketua KPU harus dikerjakan, seperti maksimal 100 orang, ya 100 orang, KPU parpol harus diingatkan. Kalau debat maksimal 50 orang, perhatikan itu, di luar bisa lebih banyak. Para kapolda koordinasi di masing-masing daerah dengan KPU provinsi, begitu juga rakor di kabupaten/kota untuk teknis pelaksanaannya meminimalisir penularan Covid-19,” pungkas Gatot. (kpu)

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat