Urgensi Kemanusiaan di Besipae, 21 Organisasi Pemuda NTT Gelar Demo di Kemendagri

Urgensi Kemanusiaan di Besipae, 21 Organisasi Pemuda NTT Gelar Demo di Kemendagri

65

Corpsnews, Jakarta – Aliansi Solidaritas Besipae (ASB) yang terhimpun dari 21 organisasi pemuda dari daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan aksi demo di depan kantor Kementrian Dalam Negeri Repubik Indonesia (Kemendagri), Jakarta Pusat pada Kamis (27/8/2020). Aksi yang digelar ini bertajuk “Urgensi Kemanusiaan di Besipae, Timor Tengah Selatan (TTS) – NTT”.

Sebelumnya diberitakan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020, Pemerintah Propinsi NTT melalui polisi pamong praja, Brimob dan TNI telah melakukan upaya intimidatif dan represif terhadap masyarakat adat Besipae, TTS untuk mengosongkan lahan yang sedang mereka tempati. Pengosongan lahan dengan cara membongkaran rumah itu didasarkan pada sertifikat Hak Pakai Nomor 00001 tanggal 19 Maret 2013 seluas 37.800.000 m2 atas nama Dinas Peternakan Provinsi NTT.

Selain itu, terdapat juga penangkapan terhadap beberapa warga masyarakat adat Besipae. ASB menilai bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang sangat terpuji apalagi atas nama negara yang seharusnya melindungi rakyatnya. Selain itu, tindakan represif dan intimidasi di sana terindikasi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan pertimbangan di atas, dan dengan melihat situasi yang dialami oleh warga adat Besipae yang sangat memprihatinkan, serta untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar warga masyarakat adat Besipae, ASB menyampaikan tuntutan berikut:

  1. Mengutuk segala macam tindakan represif dan intimidasi oleh Pemerintah Provinsi NTT dan aparat keamanan kepada masyarakat Adat Besipae
  2. Mendesak Kapolri dan Panglima TNI untuk mencopot Kapolda dan Pandam NTT serta Kapolres NTT.
  3. Mendesak Pemerintah Provinsi NTT untuk menghentikan segala aktifitas dan mengembalikan hak-hak masyarakat Adat Besipae.
  4. Mendesak Pemerintah Provinsi NTT untuk menggantikan seluruh kerugian materil masyakat Adat Besipae.
  5. Mendesak Pemerintah Provinsi NTT untuk meminta maaf secara adat kepada masyarakat Adat Besiape

Koordinator Lapangan ASB, Ahmad, menambahkan bahwa kelima point tuntutan dan desakan di atas merupakan point penting yang menjadi landasaan dasar ASB mengelar aksi tersebut . Aksi ini juga menjadi peringatan keras pada Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat agar jangan sekali-sekali mengesampingkan sisi kemanusiaan dalam membagun Provisi NTT. Apalagi ini berhubungan dengan keberlasungan hidup harkat dan martabat masyarakat adat Besipae yang bertahun-tahun mereka sudah menetap di tanah tersebut.

ASB juga mendesak agar segera menghentikan aktivitas di atas tanah Adat Besipae dan mengantikan kerugian materil masyarakat Besipae serta meminta maaf secara adat pada masyarakat Besipae .

Jenderal lapangan ASB, Kosmas Mus Guntur meminta agar Presiden Joko Widodo segera menyikapi atas tindakan reperesif aparat dan tindakan tak terpuji dari Gubernur NTT terhadap masyarakat adat Besipae.

Menurutnya pembongkaran itu merupakan suatu bentuk pelecehan terhadap moral.

Loading...

“Perampasan tanah adat atas nama investasi dan pembangunan adalah sesuatu perbuatan yang melecehkan nilai-nilai moral di tengah masyarakat Besipae dan adat istiadat dan harga diri masyarakat Besipae serta kenyamanan hidup masyarakat Besipae itu sendiri. Ia juga meminta agar TNI, Polisi, Brimob, Polisi Pamong Praja untuk menarik diri dari tahah adat Besipae,” lanjutnya.

Kemendagri sudah menerima poin-poin yang menjadi dasar kajian ASB dan mengatakan akan menindaklajuti poin-poin tersebut. ASB sendiri akan mengawal kasus tanah adat Besipae ini sampai tuntas. (Kastra)

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat