Pengobatan Gratis Program Pemda Malaka, Hanya Menjadi Mimpi Bagi Masyarakat Malaka Timur

Pengobatan Gratis Program Pemda Malaka, Hanya Menjadi Mimpi Bagi Masyarakat Malaka Timur

5

Corpsnews, Malaka – Kebijakan Pemda Malaka menyatakan bahwa warga Malaka yang belum memiliki PBJS Kesehatan bisa tetap berobat secara gratis bila alamat yang tercantum dalam e-KTP berada di kabupaten dengan menggunakan anggaran pemerintah daerah, program ini tidak dilaksanakan oleh pusat pelayanan kesehatan masyarakat(puskesmas) seon, kecamatan malaka timur, kabupaten malaka. Pasalnya masih ada masyarakat yang dipungut biaya saat melakukan pengobatan di puskesmas seon.

Hal tersebut dialami masyarakat desa Numponi, atas nama krisantus G. Bria yang dipungut biaya saat berobat di puskesmas seon, kecamatan Malaka Timur, kabupaten malaka.’ Selasa, 25/08/2020

Kepala Desa Numponi, Yanuarius Alfos Molo,SH menyesalkan tindakan pungutan yang dikenakan oleh petugas kesehatan kepada masyarakatnya

Ini sangat mencederai program pemda Malaka, masyarakat saya memiliki dokumen lengkap untuk pengobatan, kok masih saja dipungut biaya.’ ungkap Alfons, dengan nada Kesal, saat di konfirmasi Corpsnews, Rabu, 26/08/2020

Masyarakat saya(korban) belum memiliki Kartu tanda penduduk(KTP) karena belum cukup umur, namum dokumen lainnya seperti Jaminan kesehatan Nasional(JKN) dan kartu keluarga(KK) semuanya lengkap, apa yang menjadi kendala sehingga masyarakat saya dipungut biaya.

Maximus manek, yang adalah om dari si korban bersama sama dengan korban saat melakukan pengobatan, saat di konfirmasi oleh media ini membenarkan adanya tindakan pungutan yang dilakukan oleh petugas

Iya benar kejadian nya hari selasa kemarin, yang celaka ponakan saya dari Numponi atas nama kristianus G. Bria, dia kemarin jatuh motor di numponi dengan luka di kaki, dan dilarikan ke Puskesmas seon, setelah pengobatan atau luka nya dijahit oleh petugas, mereka minta biaya jahitan 100 ribu, tanpa protes kita tetap bayar karena permintaan petugas seperti itu.’ ungkap Maxi

Jujur sebagai masyarakat kami juga mempertanyakan pengobatan gratis yang diprogramkan oleh pemda malaka, Ko Bupati omong lain petugas di Puskesmas buat lain, setidaknya ada kejelasan biar tidak membingungkan masyarakat.’tutup Maxi

Loading...

Kepala Puskesmas Seon, Giovani Anderson Seran, ketika dimintai keteragan menjelaskan, Dari tahun 2016, kita sudah laksankan program ini berdasarkan Perda Pemerintah Kabupaten Malaka tentang Pelayanan secara Cuma – cuma kepada Masyarakat.

Dari pogram ini ada ketentuan -ketentuan bahwa Warga Malaka yg memiliki e – KTP dengan alamat Kabupaten Malaka diberikan pelayanan secara gratis. Namun apabila tidak memiliki e – KTP dan jaminan lainya akan dikenakan biaya sesuai tarif dalam Perda.

Untuk kita ketahui bahwa pasien tersebut belum memiliki e – KTP malaka krn belum cukup umur namun memiliki kartu BPJS/KIS. Salah satu persyaratan bagi pasien KIS yg celaka, harus sertakan surat keterangan kecelakaan dari kepolisian agar bisa diklaim Puskesmas pada BPJS. Apabila dalam waktu 2×24 jam, Suketnya dilampirkan maka uang 100.000 akan dikembalikan kepada pasien dan keluarga. Sebaliknya tidak dilampirkan surat Keterangan dari kepolisian maka akan dikategorikan sebagai pasien umum.’ Jelas Anderson

Kami pihak Puskesmas Seon selalu bekerja dg perdoman pada aturan yang berlaku dan tetap edukasi pasien bersama keluarga untuk memahami dan mengerti baik dengan aturan yang berlaku.’ Tutup Anderson

Loading...

Dokter Puskesmas Seon, dr. Julyanti Anita Th. Hale Kehi yang melakukan pengobatan pasien itu, saat dikonfimasi mengatakan, hal yang kita lakukan sudah sesuai prosedur yang berlaku dan sama sekali tidak melangkahi aturan.

Ini kecelakaan dan karena pasien memiliki JKN, maka alurnya harus melapor ke kantor polisi untuk menyertakan surat keteragan dari kepolisian lalu dibawa ke jasa raharja untuk diklaim, setelah itu jasa raharja akan memberikan note untuk dibawa kepada kami.’ Jelas Dokter Yanti

Kami pun sudah menjelaskan secara detail kepada pasien, dan kami tidak punya maksud untuk merepotkan masyarakat, tetapi ini adalah aturan dari BPJS dan tidak ada kaitan dengan pemda.

Dokter Yanti juga berharap agar masyarakat atau pasien dapat melakukan konfirmasi di puskesmas untuk mendapatkan penjelasana dari petugas puskesmas, terkait dengan hal ini kita menunggu dari pihak keluarga pasien kalau tidak mendapat kepuas bisa datang untuk diberi penjelasan.

Corpsnews/X’Men

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat