INFRA Suarakan Pergub 540 Tahun 2002 Harus Segera Direvisi Gubernur Anies

INFRA Suarakan Pergub 540 Tahun 2002 Harus Segera Direvisi Gubernur Anies

11

Corpsnews ,Jakarta – Diskusi sore ini INFRA membahas soal dana para pengembang yang belum tertagih oleh Pemprov DKI, INFRA menghadirkan PLT Kadis perumahan, Wakil ketua FKDM DKI dalam hal ini Erwin jakartaty dan ketua Alumni FKDM DKI Rico Sinaga “kata Agus Chairudin, Dir Exc INFRA pada diskusi sore yang di adakan pada Selasa 25/8/20 di salah satu Rumah Makan dibilangan Jakarta pusat

“Ada beberapa oknum PNS pejabat eselon DKI dan oknum2 TGUPP mereka ini banyak melakukan penggembosan pelaksanaan Visi Misi Gubernur Anies Baswedan, dan ini sudah terjadi sejak Era kepemimpinan Fauzi Bowo. Mengenai mandeknya MoU Penagihan Hutang Kewajiban Pemegang Surat Izin Pengelolaan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari pengembang yg bernilai per tahun 2005 sejumlah Rp 30 T dan saat itu Sekda DKI di jabat Ritala Tasmaya dan ketua umum DPD REI DKI (Real Estate Indonesia ) Alwi Bagir, dimana salah satu MoU nya (surat kesepakatan) menyebutkan adanya fasilitasi kemudahan mekanisme bagi pengembang yg akan menyerahkan Kewajiban berupa rumah susun dari anggota REI ke pemrov DKI “jelas Agus

Kemudian point berikut MoU membentuk Tim Independen Penagihan tentang kewajiban pengembangan, dimana MOU selama 15 th ini tidak bisa berjalan semestinya. Indikasi nya adalah ada permainan kelompok oknum-oknum penjabat dan anggota dewan yang bermain di sini, sehingga dana tersebut yang belum tertagih menjadi bahan bancakan sehingga terjadi kendala program Pembangunan Rumah Susun. Terlebih pelaksanaan janji Gubernur akan rumah DP nol rupiah tertunda.

“Nah tim independen ini lah yang akan berkerja sama dengan stakeholder, Kepolisian ,Kejaksaan dan Pemprov DKI. Ini merupakan salah satu triger. INFRA sudah serahkan surat MoU ke PLT kepala Dinas perumahan dan REI meminta revisi dan penggantian Pergub no 540 th 2002 yang banyak celah dan itu yang selalu dimanfaatkan,dan harus segera di revisi Yang perlu di garis bawahin adalah oknum-oknum ini memakai bahasa KONVERSI, seharusnya kewajiban pengembang itu tidak boleh di konversikan” tegasnya (*)

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat