Kebenaran Akan Mencari Jalannya Sendiri Meski Semua Orang Mengikarinya

Kebenaran Akan Mencari Jalannya Sendiri Meski Semua Orang Mengikarinya

57
Sultan Patra Kusuma  VIII

Corpsnews, Tasikmalaya –  Sultan Patra Kusuma  VIII mengingatkan Arsip pusat agar setiap organisasi yang perlu ditangani secara benar. Pengelola kearsipan yang tidak melaksanakan aturan dapat dijatuhi sanksi.

 

Wilayah perbatasan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah suatu bangsa, sebagai sejarah perjuangan suatu bangsa untuk diakui keberadaannya. Oleh karena itu, sejarah daerah perbatasan tidak lepas dari sejarah lahirnya (bangkit) atau berakhirnya (kejatuhan) suatu bangsa. Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya sangat tertarik dengan wilayah perbatasan negara. Wilayah verifikasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang luas dan berbatasan darat dan laut dengan beberapa negara harus didukung dengan data dan fakta (catatan) sejarah wilayah perbatasan tersebut sebagai bagian dari sejarah bangsa Indonesia.

Catatan kawasan perbatasan Indonesia merupakan salah satu catatan negara yang disimpan secara eksklusif oleh badan negara dan instansi pemerintah daerah beserta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan. Hal utama yang dimiliki arsip perbatasan wilayah Indonesia adalah arsip arsip yang memiliki nilai bukti sejarah atau sejarah Indonesia atas kedaulatan negara, pertahanan keamanan, sosial ekonomi, dan pemerintahan.
Kewajiban pengelolaan pencatatan wilayah perbatasan oleh badan negara dan instansi pemerintah daerah melalui pengajuan, pelaporan, dan penyerahan salinan asli arsip naskah asli kepada ANRI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 ayat (1), (20), dan ( 3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun sejak undang-Undang tersebut diberlakukan. Namun, hingga saat ini belum ada studi lengkap yang membahas masalah tersebut.

Tulisan ini agar bisa menjadi kajian dan penelitian dan mencoba untuk mengetahui pengelolaan catatan wilayah perbatasan negara akibat perlindungan dan penebusan catatan yang dipelihara di badan negara dan lingkungan pemerintah daerah. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan rumusan deskriptif dan studi dokumen. Kajian ini berangkat dari pertanyaan grand tour research yaitu “Bagaimana pengelolaan pencatatan wilayah perbatasan negara karena adanya perlindungan dan penebusan catatan yang dipelihara di badan negara dan lingkungan pemerintah daerah?”

Implementasi kebijakan penyelamatan arsip bukan semata-mata untuk memperpanjang usia fisik dan kandungan informasinya saja, tetapi juga agar informasi arsip tersebut dapat didayagunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

Oleh karenanya, upaya penyelamatan arsip perlu diupayakan batasan yang jelas mengenai cakupan yang akan diselamatkan sehingga keluaran yang dihasilkan mampu menampilkan jati diri suatu bangsa.

Khazanah arsip di Indonesia boleh dibilang belum berhasil menampilkan jati diri bangsa secara utuh, karena sebagian besar khazanah arsip yang diperoleh merupakan peninggalan masa Hindia Belanda dan bukan masa Indonesia merdeka. Kebijakan penyelamatan arsip kurang terintegrasi dan aplikatif sehingga dalam pelaksanaannya belum mampu mendorong pencipta arsip untuk melakukan penyerahan arsip statisnya ke lembaga kearsipan.

Dalam perspektif analisis kebijakan, untuk mencapai tujuan kearsipan diperlukan kemampuan didalam merumuskan visi dan misi yang akan diemban ANRI sekaligus sebagai ‘pemandu’ khususnya dalam melakukan penyelamatan arsip. Ketidakberhasilan merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelamatan arsip mempunyai andil besar terhadap keberhasilan dalam menyelamatkan dan melestarikan arsip.

Loading...

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tulisan ini mencoba mendeskripsikan bagaimanakah implementasi dan kebijakan penyelamatan arsip yang berlangsung selama ini di Indonesia ?. Selanjutnya pertanyaan tersebut dapat diuraikan dalam sub-sub pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi penyelamatan arsip yang sudah dilakukan selama ini ?

2. Bagaimanakah bentuk kebijakan penyelamatan arsip di Indonesia ?

Jangan sampe terjadi terhadap arsif negara tentang data data lain misalkan.

Loading...

baru baru ini negara kita diramaikan dengan terbakarnya gedung dan kejaksaan agung,bahkan sampai menuai kontroversi dari kalangan publik,bahkan munculnya pernyataan dari pengamat intelijen yang menyebutnya kebakaran tersebut adalah bisa saja bagian daripada sabotase..???

Dalam pernyataanyaPengamat Intelijen dan Keamanan UI Stanislaus Riyanta Stanislaus melihat potensi sabotasedalam kebakaran di gedung utama kompleks Kejaksaan Agung pada Sabtu (22/8) malam.

Hal itu diungkapkan mengingat Kejagung tengah memproses berbagai kasus hukum besar di dalam negeri.

“Opini dan peluang sabotase bisa terlihat dengan banyaknya kasus-kasus besar yang ditangani Kejagung, maka harus segera dilakukan penyidikan dan investigasi, meski mungkin agak sulit karena gedung sudah. terbakar,”

Apalagi kalau mengingat terjadinya tentang kejadian massa yang telah silam yang pada waktu itu Indonesia sampai dikalahkan oleh oleh Malaysia melalui International court of Justice .

Kronologis pada waktu itu sebagaimana kita ingat inu adalah sebuah sejarah yang patut kita jadikan bahan akan pentingnya dalam sistem penataan arsip dan juga sistem-sistem lain yang menyebutkan atau yang bisa memberikan bahwa pernyataan arsip atau arsip tersebut itu betul-betul legal aspek hukum internasional.

harus kita ingat harus kita jadikan sebuah pelajaran pada masa

Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia, mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan pulau Sipadan dan pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status status quo akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resor pariwisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai, sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati/diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai. Sedangkan Malaysia malah membangun resort di sana SIPADAN dan Ligitan tiba-tiba menjadi berita, awal bulan lalu. Ini, gara-gara di dua pulau kecil yang terletak di Laut Sulawesi itu dibangun cottage. Di atas Sipadan, pulau yang luasnya hanya 4 km2 itu, siap menanti wisatawan. Pengusaha Malaysia telah menambah jumlah penginapan menjadi hampir 20 buah. Dari jumlahnya, fasilitas pariwisata itu memang belum bisa disebut memadai. Tapi pemerintah Indonesia, yang juga merasa memiliki pulau-pulau itu, segera mengirim protes ke Kuala Lumpur meminta agar pembangunan di sana dihentikan terlebih dahulu. Alasannya, Sipadan dan Ligitan itu masih dalam sengketa, belum diputus siapa pemiliknya. Pada tahun 1969 pihak Malaysia secara sepihak memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam peta nasionalnya.

Sikap pihak Indonesia yang ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN dan selalu menolak membawa masalah ini ke ICJ kemudian melunak. Dalam kunjungannya ke Kuala Lumpur pada tanggal 7 Oktober 1996, Presiden Soeharto akhirnya menyetujui usulan PM Mahathir tersebut yang pernah diusulkan pula oleh Mensesneg Moerdiono dan Wakil PM Anwar Ibrahim, dibuatkan kesepakatan “Final and Binding,”pada tanggal 31 Mei 1997, kedua negara menandatangani persetujuan tersebut. Indonesia meratifikasi pada tanggal 29 Desember 1997 dengan Keppres Nomor 49 Tahun 1997 demikian pula Malaysia meratifikasi pada 19 November 1997.

Walapun pada akhirnya pada tahun 1998 masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke ICJ, kemudian pada hari Selasa 17 Desember 2002 ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari MI, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia. Kemenangan Malaysia, oleh karena berdasarkan pertimbangan effectivity (tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim), yaitu pemerintah Inggris (penjajah Malaysia) telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercu suar sejak 1960-an. Sementara itu, kegiatan pariwisata yang dilakukan Malaysia tidak menjadi pertimbangan, serta penolakan berdasarkan chain of title (rangkaian kepemilikan dari Sultan Sulu) akan tetapi gagal dalam menentukan batas di perbatasan laut antara Malaysia dan Indonesia di selat Makassar.

demikian referensi tulisan ini semoga menjadi bahan untuk pertimbangan pemerintah agar selalu mewaspadai tentang sistem administrasi kearsipan, dan juga menjaga keamanannya sertai memperkuat legalitas hukum secara mutlak dan diakui oleh dunia.

semoga bermanfaat.
Wassalam Sultan Patrakusuma 8.­

Kabiro corps news | Mumuh Kostaman, S.Kom

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat