Kepala Dinas DLH-P4LH Rohul Berbalik Arah Keputusan, Setelah Menerima Surat Dari GM PTPNV Sei Rokan,

6

Rokan Hulu, Corpnews com. Riau,-

Kepala Dinas DLH-P4LH Kabupaten Rokan Hulu (SUPARNO S.Hut) berbalik arah dengan keputusan semula setelah menerima surat balasan Dari General Manajer (GM) PTPNV Sei Rokan,

Dimana dalam isi surat DLH-P4LH jelas menyebutkan bahwa setelah Tim melakukan verifikasi lapangan, ditemukan kegiatan penambangan, galian C untuk keperluan sendiri di dalam Areal HGU PTPN V Sei Rokan.

Permasalahan galian C Ini sudah di laporkan masyarakat ke Pihak Dinas DLH-P4LH Kabupaten Rokan hulu, kemudian Dinas DLH-P4LH sudah mengirimkan surat tertanggal 11 Maret 2020 yang di tujukan Kepada GM PTPNV Sei Rokan, perihal kewajiban reklamasi terhadap lahan bekas Tambang/ Galian yang di tandatangani oleh Kepala Dinas DLH-P4LH (SUPARNO S.Hut)

Dalam isi surat DLH-P4LH, bernomor 660/DLH-P4LH/85 Jelas di tuliskan Enam Poin yang disampaikan Pihak Dinas DLH-P4LH kepada General Manager, pertama telah Verifikasi lapangan, di temukan adanya kegiatan penambangan Galian, lubang lubang bekas galian tambang belum di Reklamasi,

Sesuai dengan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya Pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) yang telah di setujui Dinas lingkungan hidup, terdapat kewajiban reklamasi pasca Tambang yang wajib dilaksanakan Oleh PTPNV Sei Rokan, berdasarkan ketentuan dan amanat undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, dan undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya dinas DLH-P4LH, mengacu Kepada peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2010 Tentang Reklamasi dan pasca Tambang. Yang tersirat dalam pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan guna memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan.

Kemudian di dukung denga undang undang nomor 32 tahun 2009 pada pasal 98 Ayat (1) jelas di tegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 10 tahun,dan denda paling sedikit 3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000 ( sepuluh miliar Rupiah)

Loading...

Dinas DLH-P4LH kabupaten Rokan Hulu telah menegaskan beberapa ketentuan, dan sanksi hukum terhadap ketidaktaatan, dan meminta kepada GM untuk segera melakukan kewajiban reklamasi lokasi pasca tambang dan menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai kebun kelapa sawit,

Dinas DLH-P4LH kabupaten Rokan Hulu meminta ke GM laporan pelaksanaan reklamasi paling lambat satu bulan sejak sampainya surat nomor 660/DLH-P4LH/85 tertanggal 11 Maret 2020.

Tapi sayang, setelah satu bulan dan sampai sekarang 11/8/2020 yang terjadi bukan Reklamasi, yang terjadi malah penambahan Lobang galian, hal ini sangat Aneh, bahkan jadi pertanyaan besar buat publik, dan Kadis sudah mengatakan secara tertulis, Wajib Reklamasi, jadi kenapa setelah ada surat balasan dari PTPNV ke Dinas DLH-P4LH Rokan Hulu Kadis DLH-P4LH Berbalik Arah Keputusan menjadi memperbolehkan membuat galian C di lahan HGU dengan alasan untuk kebutuhan pribadi, kenapa di dalam surat Nomor 660/DLH-P4LH/85 tidak disebutkan dari awal, ada Permen ESDM Nomor 32 tahun 2014, dan ucapan itu kalau tidak salah”, ujar kadis dengan keragu raguan.

Loading...

Hal ini pihak kejaksaan, dan Pihak kepolisian perlu meninjau kembali, ada apa di balik Ini semua, Kenapa Kepala Dinas DLH-P4LH Rohul (SUPARNO S.Hut) Bisa berbalik arah dengan keputusan yang ia sampaikan ke PTPNV, setelah SUPANO S.Hut mendapatkan balasan surat GM PTPNV. (D.Harahap/CCR)

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat