KESIAPAN PENGAWAS PEMILIHAN DALAM PENGAWASAN PILKADA TAHUN 2020 DI TIGA DAERAH. KETUA BAWASLU PROVINSI GORONTALO : PERSIAPANNYA SUDAH TERKOORDINASI.

KESIAPAN PENGAWAS PEMILIHAN DALAM PENGAWASAN PILKADA TAHUN 2020 DI TIGA DAERAH. KETUA BAWASLU PROVINSI GORONTALO : PERSIAPANNYA SUDAH TERKOORDINASI.

6

CORPS NEWS, GORONTALO – Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah bulan Desember 2020 akan datang, yang berlangsung ditiga Daerah, Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, Pohuwato, kesiapan Pengawas Pemilihan dalam Pengawasan Pilkada, sudah dipersiapkan.

Ditemui Media Corps News Gorontalo diruang kerjanya Jum’ad (7/8/2020), Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo Jaharudin Umar, S.Pd M.Pd MH menjelaskan terkait kesiapan Pengawas Pemilihan dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan pada pemilihan Kepala Daerah akan datang yang berlangsung di tiga Daerah Kabupaten di Provinsi Gorontalo.

Dirinya mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan dalam mempersiapkan personil Pengawas Pemilihan, yakni kesiapan SDM, kesiapan Anggaran, Perubahan Addendum NPHD, pembentukan sentra GAKKUMDU.

Alhamdulillah kata Jaharudin semua sudah terlaksana dan terkoordinasi.

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa tanggal 14 Juni 2020, seluruh Panitia Pangawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Desa/Kelurahan sebanyak 624 orang, tersebar di tiga Kabupaten yang notabene melaksanakan Pilkada, sudah diaktifkan kembali.

Hal tersebut katanya, menindak lanjuti surat edaran BAWASLU RI tanggal 13 Juni 2020.

Jaharudin menyambung, terkait dengan kesiapan anggarannya, pihaknya telah menerima laporan dari Bawaslu tiga Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada, bahwa postur anggaran tidak terjadi perubahan.

Artinya ungkap Jaharudin, postur anggaran untuk tiga Kabupaten masih sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam NPHD yang Totalnya sebesar  Rp. 31. 415.801.000.

Loading...

Ia juga menambahkan bahwa di bulan Juni 2020 pada tanggal yang berbeda, tiga Daerah Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada, telah dilakukan penandatanganan Addendum NPHD, dimana Addendum NPHD yang ditandatangani tersebut, sesuai dengan Restrukturisasi anggaran dimasa Pandemi Covid 19.

Hal lain, pungkas Jaharudin, pembentukan GAKKUMDU, pelaksanaannya Februari 2020.

Pasca pembentukan GAKKUMDU, tukas Jaharudin, maka kemudian tanggal 26 Juni 2020, pihaknya menggelar rapat koordinasi dengan GAKKUMDU Provinsi dan Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada.

Dari pertemuan itu, kata Jaharudin, semua menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh undang – undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Loading...

Katanya lagi, bahwa Pilkada kali ini berpotensi rawan, sebab dilaksanakan ditengah Pandemi Covid 19. Artinya bahwa resiko tertular  Covid 19 bagi penyelengara, peserta dan masyarakat sangat rentan.

Kemudian potensi pemanfaatan fasilitas Pemerintah. Fasilitas dan program Pemerintah dalam mengatasi kesulitan masyarakat dimanfaatkan untuk sosialisasi diri, khususnya petahana.

Kondisi ekomomi masyarakat yang sulit dimasa Pandemi Covid 19, membuka ruang tindakan politik uang  dan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi, penegakan hukum dan menggunakan hak pilih menurun, ujar Jaharudin.

Nah, tentu kesiapan dalam menghadapi resiko maupun potensi dalam pelaksanaan Pilkada tahun ini, ditengah Pandemi Covid 19, harus lebih maksimal, terang Jaharudin. (abduh hasan).

 

 

 

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat