Diduga GM PTPNV Sei Rokan Main Mata Dengan Dinas DLH-P4LH Rokan Hulu

10

Rokan Hulu,Riau. Corpnews.com,- Riau

Ribuan Hektar Lahan milik Perusahaan  PTPNV di sektor Barat yang memiliki izin HGU untuk perkebunan Kelapa Sawit dan kebun Karet, Kini puluhan Hektar lahan sudah di sulap menjadi Galian C tanpa mengantongi Izin dari Dinas DLH-P4LH Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Berdasarkan pantauan Tim wartawan Corpnews.Com dan Media Anugrahpost, pelaksanaan kegiatan Galian C  di Areal Sei Rokan itu, sudah sangat lama beroperasi, bahkan sampai belasan tahun, menurut banyaknya lobang bekas Galian C, seperti yang terlihat dalam gambar di lokasi.

Permasalahan galian C Ini sudah di laporkan ke Pihak Dinas DLH-P4LH Kabupaten Rokan hulu, kemudian Dinas DLH-P4LH sudah mengirimkan surat tertanggal 11 Maret 2020 yang di tujukan Kepada GM PTPNV Sei Rokan, perihal kewajiban reklamasi terhadap lahan bekas Tambang/ Galian yang di tandatangani oleh Kepala Dinas DLH-P4LH (SUPARNO S.Hut)

Dalam isi surat DLH-P4LH yang di tujukan Kepada General Manajer (GM) PTPNV Sei Rokan ada Enam Poin yang disampaikan Pihak Dinas DLH-P4LH, mulai Verifikasi lapangan, yang di temukan adanya kegiatan penambangan bahan Galian,  yang lubang lubang bekas galian tambang belum di Reklamasi,

Sesuai dengan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya Pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) yang telah di setujui Dinas lingkungan hidup, terdapat kewajiban reklamasi pasca Tambang yang wajib dilaksanakan Oleh PTPNV Sei Rokan, berdasarkan ketentuan dan amanat undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, dan undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Lanjut dinas DLH-P4LH, mengacu Kepada peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2010 Tentang Reklamasi dan pasca Tambang. Yang tersirat dalam pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan guna memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan.

Loading...

Kemudian di dukung denga undang undang nomor 32 tahun 2009  pada pasal 98 Ayat (1) jelas di tegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 10 tahun,dan denda paling sedikit 3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000 ( sepuluh miliar Rupiah)

Dinas DLH-P4LH kabupaten Rokan Hulu telah menegaskan  beberapa ketentuan, dan sanksi hukum terhadap ketidaktaatan, dan meminta kepada GM untuk segera melakukan kewajiban reklamasi lokasi pasca tambang dan menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai kebun kelapa sawit,

Dinas DLH-P4LH kabupaten Rokan Hulu meminta ke GM laporan pelaksanaan  reklamasi  paling lambat satu bulan sejak sampainya surat nomor 660/DLH-P4LH/85 tertanggal 11 Maret 2020.

Namun sangat di sayangkan Pihak PTPNV bukan berupaya untuk menghentikan, dan mereklamasi, malah yang terjadi penambahan lubang.

Loading...

Saat wartawan mengkonfirmasi Asum PTPNV Sei Rokan terkait dengan masalah surat DLH-P4LH yang ke GM PTPNV Sei Rokan, menjelaskan bahwa,” Surat tersebut sudah di jawab, dan kegiatan galian C  sudah mendapat izin dari Gabungan Pengusaha perkebunan Indonesia (GAPKI)”, ujar Asum (Ridho)

Sehingga timbul pertanyaan buat publik, apa hubungannya GAPKI dengan Izin galian C sehingga PTPNV bebas melaksanakan kegiatan Galian C.

Hal Ini sangat aneh, pelaksanaan kegiatan galian C bukan dihentikan dan tidak  ada dilaksanakan reklamasi,  yang terjadi adalah penambahan lubang.

Wartawan Corpnews.com mengkonfirmasi Kadis DLH-P4LH kabupaten Rokan Hulu (SUPARNO S.Hut) melalui WhatsApp nya Kamis 30/7/2020 terkait dengan galian C di areal perkebunan PTPNV Sei Rokan, yang sudah di minta untuk di reklamasi, ternyata dalam pantauan wartawan bukan di Reklamasi, malah yang terjadi di lapangan menambah lubang galian yang lebih besar.

Namun sayang seribu sayang Kepala Dinas DLH-P4LH Bungkam, Diam seribu bahasa, Ada Apa? (D.H/CCR)  Bersambung……

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat