Gonta Ganti Karyawan PTPNV Datang Menjumpai Tim Wartawan Agar Pemberitaan Penderesan Di Kabun Tamora Di Hentikan

4

Pekanbaru Riau Corpnews.com.riau.

Bolak balik Karyawan PT.Perkebunan Nusantara V kebun Tamora mendatangi
Tim Wartawan yang memuat Berita terkait mekanisme penderesan yang pakai panel dua dan cekung di Kebun Tamora, yang diduga merusak dan pemborosan produksi memohon agar jangan lagi diberitakan, dengan alasan semua karyawan yang melanggar ketentuan SOP sudah di pindahkan. Sesuai ketentuan manajemen perusahaan, Jadi harapan kami masalah ini jangan lagi di besar besarkan.

Perkiraan pihak manajemen PTPN V, ketika dimutasi karyawannya pemberitaan di media Media di stop ternyata tidak, bahkan bertambah banyak sumber sumber wartawan memberikan informasi terkait persoalan di Lingkungan Perkebunan PTPN V. Salah satunya persoalan Buah sakit yang tidak pernah terselesaikan sejak dulu, di PTPNV.

Diminta Menteri BUMN (Erick Thohir) Mengganti Pimpinan perusahaan PTPN V yang tidak bisa bertindak tegas menjalankan Amanah, dalam mengelola perusahaan milik Negara, sebagaimana yang di temukan wartawan dan Tim Lembaga Aliansi Indonesia Badan penelitian Aset Negara, Bidang Intelijen Investigasi, adanya indikasi perusakan dan pemborosan produksi yang mengakibatkan merugikan Negara,

Sudah Tujuh Orang Mengaku Karyawan PTPN V ada yang mengaku bidang administrasi hukum dari kebun wilayah sektor barat dan lain lain Mendatangi Tim Wartawan Meminta menghentikan Pemberitaan di Media”.Minta Negosiasi) agar jangan di lanjutkan pembeitaanya

Ketika Tim Media mempublikasikan kegiatan pelaksanaan penderesan yang diduga perusakan dan pemborosan produksi di kebun Karet Tamora, Direktur Utama PTPN V (Jatmiko Santoso) sempat menurunkan Tim Tanaman, SPI, dari Jalan Rambutan, untuk mengecek kebenaran Informasi yang di sampaikan wartawan Corpnews.com ke Afdeling 1 Blok H4 Kebun Tamora.

Asum (Ridwan Siregar) dan Kabid Humas Hum Sektor Barat Tandun (Edwin Zebua) Dan Azahar Pulungan yang mengaku sebagai penentu semua penyelesaian masalah di PTPNV sektor barat Tandun, menjelaskan Kepada Tim media bahwa,” pihak manajemen perusahaan sudah melakukan penindakan yaitu pemberhentian buruh harian lepas sebagai pelaksana deres, mandor deres yang bernama (Prianto) yang mendapat surat peringatan kemudian dialih tugaskan menjadi mandor pemeliharaan, berselang beberapa hari kemudian di pindak ke PKS”, terang Asum.

Menurut Narasumber Corpnews.com yang namanya di rahasiakan menjelaskan bahwa,” dalam SOP penderesan di perusahaan PTPN VII, sudah punya ketentuan dalam hal tata cara pelaksanaan sampai dengan batas batas yang di tentukan. dan tata cara itu sudah di terapkan dengan sistem deres yang benar, dengan istilah TM 1(deres awal) sebelah kiri batang karet dengan ketinggian 130 cm dari tanah. dan Cara pelaksanaan penderesan pisau deres ditarik dari kiri atas ke kanan bawah, dengan jangka waktu selama Lima tahun, setelah produksi awal habis, kemudian di lanjutkan tahun ke enam pada kulit sebelah kanan
dengan sistem yang sama, jika tidak di ikuti tata cara itu akan di kenai sanksi berat/ sekurang kurangnya di pindahkan”, terang Narasumber.

Loading...

Dari pantauan tim Media dilapangan, produksi penderesan, baru berjalan tiga tahun, tetapi dilapangan sudah banyak batang karet yang sudah punya deresan dua panel dan cekung, Jika pelaksanaan penderesan itu di biarkan, maka produksi akan habis sebelum waktunya.

Wartawan Corpnews.com dengan tim mengkonfirmasi pihak perusahaan PTPNV melalui Kabid Humas Hum Distrik Barat
(Edwin Zebua) yang sengaja di datangkan Manejer dari Sektor barat Tandun, Sabtu 20/06/2020 ke jalan Rambutan tepatnya di kedai Kopi Sanak Pekanbaru, persisnya di seberang Kantor PTPN V, terkait dengan pemberitaan seputar pelaksanaan penderesan di kebun karet Tamora yang memakai dua panel dan cengkung.
Dan menanyakan kenapa Manejer tidak mau menjawab konfirmasi tim wartawan

Kata Kabid Bidang Hukum Sektor Barat kebun PTPNV (Edwin Zebua) menjelaskan bahwa pemberitaan yang di sampaikan tim Media itu semua benar, tapi sudah ditindaklanjuti kasuk kusuk Pimpinan turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan tim yang dilanjutkan dengan pemberian peringatan terhadap
mandor deres Prianto dan sudah dialih tugaskan menjadi mandor pemeliharaan serta juga memberikan teguran kepada Mandor I. Namun yang terutama adalah saat ini sudah banyak dilakukan perubahan kerja dilapangan khususnya dalam pekerjaan penderesan melalui sosialisasi rutin terhadap pekerja dilakukan
oleh Mandor agar bekerja mengikuti ketentuan yang berlaku di Perusahaan”, jelas Edwin Zebua.

Mengenai informasi atau berita yang diterima, Pihak Manajemen tetap menanggapi dengan serius yaitu dengan pengecekan ke lapangan dan langsung dilakukan perbaikan sistem kerja menurut SOP dan ketentuan yang berlaku. Manajemen Distrik yang membawahi unit/kebun sangat mengapresiasi informasi yang sudah disampaikan untuk koreksi dan perubahan kedepan yang lebih baik dalam pengelolaan Perusahaan”, terang Zebua.

Loading...

Edwin Zebua menambahkan bahwa permasalahan di Tamora itu memang banyak tanpa dicari apa lagi jika dicari cari, tapi mari kita selesaikan satu persatu, dan tolong janganlah sampai berita berita yang nggak enak bermunculan lagi kita selesaikan pak secepatnya “, ujar Edwin.

Selain sistem penderesan yang merusak dan pemborosan di perusahaan PTPNV, di temukan lagi di perusahaan mempekerjakan anak di bawah umur, di bagian penderesan,

Sangat bertentangan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pengusaha dilarang mempekerjakan anak di bawah Umur, sebagaimana tersirat dalam Pasal 68 UU Ketenagakerjaan tetapi di Perusahan perkebunan PTPN V pekerjaan anak-anak itu biasa karena yang bertanggungjawab adalah CV Riau Mandiri yang pimpinannya pak suwandi

Perusahaan besar seperti ini sudah sepantasnya mengikuti segala aturan yang berlaku, apalagi perusahaan ini perusahaan milik negara, bukan sebaliknya memanfaatkan orang orang yang lemah, untuk meraih keuntungan lebih besar.

Sebagaimana yang di sampaikan Narasumber kepada Media, untuk penderesan di perusahaan PTPN V sudah menyerahkan pengelolaan penderesan kepada pihak ketiga , dengan cara sistem Kontrak kepada CV. Karya Mandiri, pemegang Kontrak seharusnya ikut bertanggung jawab dengan rusaknya produksi karet tersebut.,

Diluar masalah penderesan,masih ada lahan HGU yang di permainkan anggarannya bertahun tahun tumpang tindih kalau dibuat istilah Negara didalam negara, tapi tunggu berita lanjutanya episiode mendatang

Pada tanggal 13/7-2020 pihak Keryawan sektor barat juga datang menjumpai ketua tim D.harahap meminta bagaimana langkah kita kerja sama namun D.Harahap menolak permintaan karyawan PTPN.V (D.Harahap/CCR)

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat