Polemik RUU HIP: Presiden Republik Indonesia, DPR RI, PDIP dan BPIP di Gugat Sejumlah Advokat

Polemik RUU HIP: Presiden Republik Indonesia, DPR RI, PDIP dan BPIP di Gugat Sejumlah Advokat

56
Adv. Alamsyah Hanafiah, SH MH Di PN Jakarta Pusat

Corpsnews, Jakarta – Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menuai pro dan kontra dan sedang ramai dibahas karena dinilai berpeluang membangkitkan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dalam rancangan tersebut, Sejumlah kelompok menuding Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP mencabut Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme.

Menyikapi rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Idielogi Pancasila atau RUU HIP yang menuai pro dan kontra ditengah masyarakat tersebut sejumlah advokat  yang memilih domisili hukum pada Kantor Advokad Alamsyah Hanafiah & Partners melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa dengan Gugatan kelompok atau lebih dikenal dengan nama class action.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 1 huruf a Per MA No. 1/2002, Gugatan kelompok atau class action merupakan gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.”

Setelah sebelumnya Pada Rabu, 1 Juli 2020, sekitar pukul 10.30 WIB seorang Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Rijal Kobar bersama tim pengacara TAKTIS (Tim Advokasi Anti Komunis) mendatangi SPKT Polda Metro Jaya melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 107 b dan 107 d Undang-Undang Nomor 27 THN 1999, hari ini senin 06/07/2020 Menyikapi rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Idiologi Pancasila atau RUU HIP tersebut sejumlah advokat kembali mendaftarkan gugatan Class action ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sejumlah advokat yang melakukan gugatan al:
1. Adv. Alamsyah Hanafiah, SH MH
2. Adv. Soraya, SH MH
3. Adv. Ratih Puspa Nursanti SH
4. Adv. Mujahir SH MH
5. Adv. R. Ardi Wirakusuma, SH
6. Adv. Iwan Hardiansah, SH
7. Adv. Rido Octa Primariza,SH
8. Adv. Mahbub Shahapi, SH

Gugatan Class Action para advokat yang di terima pengadilan negeri Jakarta Pusat tersebut di ketahui merupakan Gugatan Perbuatan melawan Hukum oleh Penguasa tentang Objek Sengketa Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Dalam gugatan Class Action tersebut para advokat mengugat dugaan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dengan dengan tergugat 1,
DPR RI, Presiden Republik Indonesia sebagai tergugat ke – 2 dan Turut tergugat pertama PDIP, dengan ketua umum Megawati Soekaroputri serta turut tergugat kedua Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)Prof. Dr Yudian Wahyudi M.A, Phd.(*)

Loading...

 

 

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat