Kapolres Kampar, Di Lirik Sekretaris DPW JPKP, Provinsi Riau Atas Lambannya Proses  Kanit Tipikor Menangani Kades Desa Ludai.

9

Kampar, Riau, Corpnews.com, Riau,-
seretaris Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan DPW JPKP Provinsi Riau meminta Kapolres Kampar  serius menangani Kasus dugaan Korupsi Dana Desa (DD) Desa Ludai Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Desa Bulu Nipis Kabupaten Kampar berjalan selama enam (6) Tahun berlalu disinyalir kurang lebih Rp.1,4 M

Saya minta Kapolres Kampar Provinsi Riau serius menangani penanganan dugaan kasus Korupsi Desa Ludai dan Desa Bulu Nipis yang kini sudah mencapai hampir satu tahun mengedap di Kanit Tipikor Polres kampar berdasarkan laporan tim wartawan Anugrah Post

Jelas dugaan Kasus Korupsi Dana Desa Ludai dan Desa Bulu Nipis Tetap dipantau oleh DPW JPKP Riau penanganannya terkhusus masalah Dana Desa di Kampar karena Kanit Tipikor Polres Kampar terkesan mempermainkan pelapor dan masyarakat sebagai contoh undangan dari polres Kampar Ke Kepala Desa Ludai dan sekretaris Desa di antar dari pelapor tetapi yang Kepala Desa Ludai datang kemapolres menghadap kanit Tipikor hanya untuk Cerita cerita saja.

Dan yang anehnya undangan untuk sekretaris sampai saat terbit berita ini sekretaris mangkir tidak dimintai keterangan,bahkan sesuai keterangan warga dari cerita Kepala Desa yang dimintai keterangan adalah bendahara Desa sementara bendahara tidak tidak ada undangan dan tidak tau menahu soal keuangan karena tidak memegang uang DD Desa Ludai.tandas sumber pelapor.

Keritik ini yang di lontarkan oleh Sekretaris DPW JPKP dalam kasus Dana Desa yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara setiap tahunnya (APBN) selama enam tahun ini sejak Pirdaus menjabat kepala Desa Ludai

Dalam persoalan pemeriksaan di polres Kampar (Tipikor) belum ada memeriksa saksi dari pelapor satu orang pun setiap di konfirmasikan pelapor kepada Kanit Tipikor Polres Kampar Itu Pol Maruba.Sibarani SH,MH,hanya memberikan alasan kalau sudah keterangan bapak kita atur waktu untuk ke TKP (Desa Ludai) di sana nanti di periksa tapi itu hanya dalih agar jangan kita banyak pertanyaan

Ketika didesak Pelapor Kanit Tipikor Polres Kampar Iptu Pol Maruba Sibarani SH MH tentang perkembangan tentang laporan kami yang kami layangkan ke reskrimsus yang dilimpahkan ke Tipikor Polres Kampar namun Kanit Tipikor selalu memberikan alsan hasil audit Inspektorat Kampar dan audit BPKP pusat,seraya Sekretaris DPW JPKP Riau menirukan ucapan Si pelapor.

Loading...

Pada tahun 2016 dan 2017 dua LSM Riau melaporkan dugaan Kasus Korupsi Dana Desa Ludai ini  Sampai melambung ke Satgas Mapia hukum di Jakarta dan bahkan ke kejagung namun di  kembalikan ke kejaksaan negeri Kampar,dan menurut keterangan mantan sekretaris Desa Ludai hanya kasus korupsi tersebut dijadikan masalah Administrasi keuangan saja.

Di setiap tahun anggaran Dana Desa Ludai di buat laporanya bahwa dana sebesar 40% di bangunkan ke pembangunan jalan Kabupaten,sementara ada ketentuan Permendes yang melarang dana Desa di bangunkan ke jalan Kanupaten

Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa, Terdapat beberapa aturan yang berkaitan dalam penggunaan DD ataupun ADD, di antaranya Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset milik daerah, lalu Perda Kabupaten RL, nomor 3 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan pastinya juga sesuai Permendes, PDTT RI, nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa.

Namun semua ketentuan larangan yang tertuang di Permendes dan Permendagri dan perda Kabupaten tersebut tidak diperdulikanya karena dugaan kita aparat bisa dibayarnya sehingga tidak ada yang serius menangani kasus dugaan korupsinya sejak ia menjabat sebagai Kepala Desa Ludai

Loading...

Contoh Camat, Kadis PMD Kabupaten Kampar tidak berani menegurnya walau pun bawahannya camat, bahkan Bapak camat Kampar Kiri Hulu H.Dasril berani membuat surat rekomendasi ke Inspektorat tentang laporan kepala desa yang menjelaskan bahwa tidak ada masalah soal Dana Desa Ludai, sangking mendukungnya camat ke pemimpinan Firdaus sebagai Kepala Desa, sang camat Dasril membuat surat penggelembungan dana kegiatan Rehap Mesin Diesel yang hanya mengganti Dinamo dan Kandang mesin, yang biayanya Rp.152. juta lebih, yang ditujukan ke Inspektorat,  dengan tujuan camat agar tim Pelapor tidak berkutik ternyata surat camat tersebut beredar ke tangan pelapor dan wartawan kemudian data itu sudah di serahkan ke penyidik”, ujar pelapor.

Bila bicara soal masalah kasus ini, lamban di penyidikan di Polres Kampar bukan karena Hasil Audit inspektorat penghalangnya, tetapi kami menduga Ada apa-apanya Antara  Firdaus dengan Kanit Tipikor polres kampar, karena kami sudah menyerahkan bukti bukti berupa surat surat pendukung, baik dari BPKP RI, maupun surat dari Bareskrim serta Foto dan bukti lainya sudah disampaikan ke tangan penyidik.

Terkait Dugaan Korupsi Dana Desa (DD) Desa Bulu Nipis yang juga terproses di Tipikor Polres Kampar, yang juga berdasarkan pemberitaan di media surat kabar umum Anugrah Post yang tertuang di Surat Panggilan dari Polres Kampar,namun Kepala Desa Bulu Nipis setelah tiga kali di mintai Keterangan oleh tipikor, sekarang melenggang lenggok siang dan malam, seolah olah sudah diamankan di polres kampar,

Sementara saat pemeriksaan di Tipikor Sang Kepala Desa Buluhnipis (Rahmad S.Ag) memohon mohon ke Sku Anugrah Post minta berdamai melalui Darlis,namun sampai  sekarang belum tindak lanjut nya, seolah-olah ada dugaan kasus Korupsi DD tersebut sudah masuk kulkas tipikor polres kampar.

Kami dari Dewan Pimpinan wilayah JPKP Riau meminta kepada Bapak Kapolres serius menangani Dugaan Korupsi Kepala Desa Ludai yang di laporkan Tim Media beberapa bulan lalu, serta beberapa masalah dana desa yang kini di diamkan oleh Bapak Kapolres Kampar melalui Kasat Reskrim dan Kanit Tipikor,” Desa Batu sasak,Pangkalan kapas,dan Desa Dras sitajak,

Bila pemeriksaan kedua Kepala Desa yang tertuang dalam berita ini tidak dilakukan Tipikor Polres Kampar sesuai SOP, kita Dari Dewan Pengurus Wilayah Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (DPW JPKP) Provinsi Riau, siap mengawal masalah ini bersama Pelapor, bila Perlu Dari JPKP Akan menyurati Kapolri dan Kompolnas,”sebut sekretaris JPKP ke wartawan media ini.***(Tim/ Riau)

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat