Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Menyoroti Tentang Adanya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Menyoroti Tentang Adanya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

10

Jawa Barat – Tasikmalaya Corpsnews.com  :  Menyoroti tentang adanya demonstrasi di berbagai kota-kota besar dan daerah tentang penolakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila bagian dari Aspirasi Masyarakat.

Urgensi dari masalah RUU HIP ini adalah sejauh mana nilai dari isi subtansi pokok materi tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sangat menghargai apabila masyarakat dan elemen-elemen lain mengeluarkan pendapatnya dan ini di jamin oleh undang-undang selama tidak menganggu ketertiban masyarakat, tidak melanggar dan merusak kami pun sangat mendukung karena mengeluarkan pendapat bagian dari aspirasi, karena DPRD bagian dari wadah untuk menampung aspirasi masyarakat.

Usulan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain dianggap tak memiliki urgensi, banyak pihak menilai RUU HIP berpotensi menimbulkan konflik ideologi.

menyoroti adanya konsep Trisila dan Ekasila dalam salah satu pasal pada RUU HIP. Kedua konsep tersebut termaktub dalam Bab II Pasal 7 yang berbunyi: (1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. (2) Ciri pokok pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. (3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.
Oleh karena itu dasar pemikiran diatas maka RUU HIP kalau diterapkan di Indonesia rasanya kurang tepat karena Bangsa Indonesia yang saat ini masih mengamalkan Pancasila.

Awak media mengkonfirmasi kepada ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Bapak Asep Sopari Al Ayubi, S.P besok ada sekelompok masyarakat yang diwakili oleh Front Pembela Islam Kabupaten Tasikmalaya, GMBI dan elemen lainnya yang akan datang pada tanggal 26 Juni 2020 kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan permohonan audensi.

Gelombang aksi di daerah terhadap RUU HIP ini diharapkan bisa jadi bahan pertimbangan para pemangku kebijakan di pusat baik itu DPR RI melalu badan legislasi nya dan pemerintah, sehingga bisa diambil kebijakan demi keutuhan dan persatuan bangsa. Momentum ini juga semakin membuat kita sadar akan sakralnya Pancasila dan pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, imbuh ketua DPRD yang mantan ketua HMI ini.

KABIRO corpsnews : Mumuh Kostaman, S,Kom

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat