Dugaan pelanggaran HAM di lakukan Novel, GMPK minta KPK berhentikan Novel

Dugaan pelanggaran HAM di lakukan Novel, GMPK minta KPK berhentikan Novel

2

Jakarta, – Aktivis yang tergabung GMPK (Gerakan Mahasiswa Pengawal Keadilan) melakukan aksi demostrasi di depan KPK dan Kejaksaan Agung RI, 25/06/2020 di Jakarta.

Akhir-akhir ini publik kembali dihebokan dengan vonis yang diberikan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa penyiraman air keras saudara Novel Baswedan.

Tentu kita sebagai warga negara menganggap putusan ini sebagai salah satu langkah upaya penegakan hukum di negeri ini, seharusnya tidak lupa juga untuk mengusut tuntas kasus-kasus lainnya.

Katon Jurdil Korlap aksi menyatakan, “ Salah satu kasus yang belum terselesaikan sampai detik ini adalah dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh saudara Novel yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 4 orang cacat permanen pada tahun 2004 silam di Bengkulu sana.

Kanton jurdil juga menyampaikan, ” Novel mendapatkan keadilan terhadap dirinya sekitar 3 tahun 2 bulan. Tapi di lain sisi kasus yang melibatkan saudara Novel dalam dugaan pelanggaran HAM belum juga terselsaikan sampai saat ini, jika terhitung sejak 2004 maka kasus ini terbengkalai selama 16 tahun “.

Orator lainnya Asogi Akbar menjelaskan ” dalam UU kita dinyatakan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa; semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum, tentu jika kita mengacu pada pasal ini sudah sepantasnya sudara Novel juga diproses secara hukum, tetapi dengan melihat situasi dan kondisi saat ini patut kita duga bahwa saudara Novel ini merupakan orang yang kebal hukum, karena 16 tahun bukan waktu yang singkat untuk mengadili seorang manusia sekelas Novel jika hukum benar-benar ditegak-kan”.

Asogi Akbar menambahkan,“ penangkapan saudara Nurhadi, yang menurut kami ini merupakan langkah dan upaya kubu Novel baswedan untuk mendapatkan simpati masyarakat serta upaya mengalihkan isu agar kasus dirinya atas dugaan pembunuhan dan penganiayaan bisa tertutup. Perlu diketahui Padahal sebelumnya, Polisi dan Kejaksaan ikut menyatakan berkas perkara Novel Baswedan sudah P-21 baik dari segi pembuktian, locus serta tempus’.

“Berkas perkara selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 29 Januari 2016. Tapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) menarik kembali surat tuntutan pada tanggal 2 Februari 2016 dengan alasan mau disempurnakan, Anehnya, Kejaksaan tiba-tiba mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Kejaksaan berdalih jika kasus Novel Baswedan tidak cukup bukti dan kasusnya sudah kadaluarsa, Novel seperti super power dan kebal hukum hingga tidak tersentuh’ , Ungkap Asogi Akbar .

Loading...

Beberapa tuntutan GMPK diantaranya:

Pertama, meminta Kejagung RI untuk membuka kembali dan sesegera mungkin melimpahkan kasus dugaan pelanggaran HAM ke Pengadilan.

Kedua, meminta Presiden RI untuk ikut bersuara dalam kasus dugaan pelanggaran HAM ini.

Ketiga , meminta KPK RI untuk memecat Saudara Novel Baswedan sebagai salah satu penyidik KPK karena terlibat dalam dugaan kasus pelanggaran HAM.

Loading...

Keempat, GMPK siap mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejagung RI maupan KPK RI terhadap tuntuan kami di atas. (red/wrl)

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat