Diduga Dirut PTPN V Setengah Hati Menangani Pemborosan Dan Perusakan Produksi Karet Di Kebun Tamora

9

Kampar, Riau Corpnews.com riau.-
Pelaksanaan, penindakan terhadap karyawan PTPN V yang dilakukan pimpinan perusahaan berplat merah ini atas dasar perusakan dan pemborosan produksi yang dilakukan karyawan di Afdeling 1 Blok H 4
kebun Tamora, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, kabupaten Kampar, provinsi Riau, sudah dilakukan oleh pihak. Manajemen menurut ketentuan yang berlaku di Perusahaan setelah berulangkali pemberitaan diterbitkan oleh awak Media Corpnews.com dan Anugrahpost.

Dimana penindakan yang dilakukan pimpinan perusahaan PTPNV dilakukan dalam hal pemberhentian
buruh harian lepas sebagai pelaksana deres, mandor deres yang bernama (Prianto) yang mendapat surat peringatan kemudian dialih tugaskan menjadi mandor pemeliharaan,

Menurut Narasumber Corpnews.com riau, yang namanya di rahasiakan menjelaskan bahwa,” dalam SOP penderesan di perusahaan PTPNV, sudah punya ketentuan dalam hal tata cara pelaksanaan sampai
dengan batas batas yang di tentukan. dan tata cara itu sudah di terapkan dengan sistem deres yang benar, dengan istilah TM 1(deres awal) sebelah kiri batang karet  dengan ketinggian 130 cm dari tanah. dan Cara pelaksanaan pendesan pisau deres ditarik dari kiri atas ke kanan bawah, dengan jangka waktu selama Lima tahun, setelah produksi awal habis, kemudian di lanjutkan  tahun ke enam pada kulit sebelah kanan
dengan sistem yang sama, jika tidak di ikuti tata cara itu akan di kenai sanksi berat/ sekurang kurangnya di pindahkan, karena produksi karet ada pada kulit”, terang Narasumber.

Dari pantauan tim Media dilapangan, produksi penderesan, baru berjalan tiga tahun, tetapi dilapangan sudah banyak batang karet yang sudah punya deresan dua panel  dan cekung, Jika pelaksanaan penderesan seperti itu di biarkan, maka produksi akan habis sebelum waktunya. Sehingga dapat merugikan perusahaan milik Negara.

Wartawan Corpnews.com riau beserta tim mengkonfirmasi  pihak perusahaan PTPNV  Kabid Humas  Hum Distrik Barat
(Edwin Zebua) yang sengaja di datangkan Manejer dari  Sektor barat Tandun, Sabtu 20/06/2020 ke jalan Rambutan tepatnya di kedai Kopi Sanak Pekanbaru, persisnya di seberang Kantor PTPN V, terkait dengan pemberitaan seputar pelaksanaan penderesan di kebun karet Tamora yang memakai dua panel dan cengkung.
Dan menanyakan kenapa Manejer tidak mau menjawab konfirmasi wartawan Corpnews.com riau.

Menurut Kabid Bidang Hukum Sektor Barat kebun PTPNV (Edwin Zebua) menjelaskan bahwa pemberitaan yang di sampaikan Media Corpnews.com riau,” itu benar, tapi sudah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan tim yang dilanjutkan dengan pemberian peringatan terhadap mandor deres Prianto dan sudah dialih tugaskan menjadi mandor pemeliharaan serta juga memberikan teguran kepada Mandor I. Namun yang terutama adalah saat ini sudah banyak dilakukan perubahan kerja dilapangan khususnya dalam pekerjaan penderesan melalui sosialisasi rutin terhadap pekerja dilakukan oleh Mandor agar bekerja mengikuti ketentuan yang berlaku di Perusahaan”, jelas Edwin Zebua.

Mengenai informasi atau berita yang diterima, Pihak Manajemen tetap menanggapi dengan serius yaitu
dengan pengecekan ke lapangan dan langsung dilakukan perbaikan sistem kerja menurut SOP dan ketentuan yang berlaku. Manajemen Distrik yang membawahi unit/kebun sangat mengapresiasi informasi
yang sudah disampaikan untuk koreksi dan perubahan kedepan yang lebih baik dalam pengelolaan Perusahaan”, terang Zebua.

Loading...

Edwin Zebua menambahkan bahwa permasalahan di Tamora itu memang banyak jika dicari cari, tapi mari kita selesaikan satu persatu, dan tolong janganlah sampai berita berita yang nggak enak bermunculan lagi”, ujar Edwin.

Dan mengenai tidak di balas Manejer Karlin Simbolon  konfirmasi wartawan, pertama dia pusing, dengan proses turunnya  dari Tim jalan Rambutan, mulai dari Kabag Tanaman, belum selesai dengan Kabag tanaman, turun lagi SPI, sehingga dia fokus menghadapi permasalahan itu. Akhirnya konfirmasi wartawan tidak sempat terjawab keburu di beritakan”, terang Zebua.

Kemudian wartawan Corpnews.com riau meminta tanggapan dari Wakil Ketua 1 Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) DPW Propinsi Riau (Iwansa Nasution), terkait dengan pelaksanaan penderesan yang memakai panel dua dan cekung yang diduga di luar ketentuan SOP perusahaan PTPNV menjelaskan bahwa,” permasalahan penderesan yang memakai panel dua dan cekung itu yang belum waktunya bisa  di anggap merusak produksi, yang berakibat merugikan perusahaan milik Negara, dan itu harus di tindak lanjuti,  karena produksi karet berada pada kulit, jika kulit habis sebelum waktunya, berarti sudah merugikan perusahaan milik Negara puluhan tahun, karena masa produksi karet seharusnya 25 tahun, jadi permasalahan ini tidak bisa di biarkan begitu saja, kami tetap mendampingi seperti apa manajemen melakukan tindakan kepada karyawan yang sudah melanggar ketentuan di perusahaan milik Negara”,jelas Ketua JPKP. (D.Harahap/ccr/TIM)

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat