Penyidik Polres Malaka Terang-terangan Manipulasi Administrasi Untuk Dijadikan Bukti.

Penyidik Polres Malaka Terang-terangan Manipulasi Administrasi Untuk Dijadikan Bukti.

6

Corpsnews,Belu – Tim Kuasa hukum Seldy Berek, jurnalis sergap.id menyatakan bahwa penetapan kliennya sebagai tersangka adalah wujud “rekayasa kasus dan kriminalisasi pers.” Untuk membungkam perjuangan jurnalis seldy dalam melawan korupsi.

Hal tersebut terungkapnya, pihak Polres Malaka telah melakukan manipulasi surat, untuk menjadi bukti, untuk membungkam Seldy Berek yang merupakan jurnalis anti korupsi.

Demikian Disampaikan Ferdinandus E. Tahu Maktaen, S.H. kepada wartawan, Rabu (17/6/2020) sore, usai menyerahkan dokumen kesimpulan Praperadilan Jurnalis Seldy Berek melawan Polres Malaka.

Menurut Ferdinandus, berdasarkan bukti T-17 dalam keterangan dan tanggal pemeriksaanya adalah sebuah kebohongan atau tidak sesuai fakta pemeriksaan.

“Dalam keterangan bukti T-17 termohon (Polres Malaka), tertulis Davidson Bria Seran diperiksa sebagai saksi pada tanggal 28 Mei 2020,”tegas Ferdinandus

Padahal fakta hukumnya dia Davidson Bria Seran diperiksa sebagai saksi pada tanggal 5 Juni 2020 di kediamannya yang beralamat di Gerbades Atambua oleh penyidik.

“Ini merupakan rekayasa hukum,ini kejahatan ini,”geram Ferdinandus

Bisa saja, administrasi penangkapan atau hal – hal lain yang berkaitan masyarakat Malaka, pihak penyidik lakukan seperti ini, buktinya menyerahkan bukti kepada Pengadilan saja direkayasa untuk menjawab pemohon sebagai pihak yang menggugat Polres Malaka.

Loading...

Coba dibayangkan, untuk kepentingan hukum tersangka Polres Malaka sudah melakukan penipuan. Apa lagi, untuk masyarakat kecil yang tidak berani mengguat atas apa yang dilakukan penyidik.

“Nah ini, mental-mental polisi atau penyidik yang tidak benar, ini perlu ada tindak dan Polda NTT atau Mabes Polri, sebab ini jelas melakukan diskriminasi terhadap jurnalis yang selalu menyoriti kinerja Polres Malaka,”kata Ferdinandus

Jadi, penyidik Polres Malaka sudah melakukan penipuan administrasi yang diajukan kepada pengadilan.

Terkait anggota polisi yang mentrasmisikan pernyataan klien kami dalam group tertup itu, Kapolres Malaka harus ambil langkah. Segera menetapkan carles dupe sebagai tersangka.

Loading...

Sebab ini pengakuan dari pihak termohon yaitu Polres Malaka sendiri. Jelas bahwa Carles Dupe adalah orang yang menyebar luaskan pesan dalam group tertutup itu.

“Kenapa Polres Malaka tidak menetapkan anggota jadi tersangka,tetapi menetapkan seorang jurnalis jadi tersangka. Padahal dari sisi unsurnya,yang menyebarluaskan adalah Carles Dupe,”tanya Ferdinandus

Sangat dipertanyakan, kenapa Carles Dupe diperiksa sebagai saksi, bukan tersangka, apakah mau melindungi institusi dan mengorbanoan pihak lain.

“Kapolres Malaka harus berani, kalau tidak berani sebaiknya berhenti jadi Kapolres atau berhenti jadi polisi, sebab melindungi penjahat dan polisi melindungi penjahat. Sebab dalam kasus ini jelas, Pihak Polres mengakui dalam peraidangan, yang mentransmisikan pesan Seldy Berek adalah polisi sendiri.

Maka demikian jelas, perbuatan melawan hukum itu dilakukan anggota Polres Malaka itu sendiri, dengan menyebar luaskan pesan Seldy Berek dalam group itu.

Usai memberi keterangan sebagai Ahli dalam sidang praperadilan, Selasa (16/6/2020) pagi, Dr. Simplexius Asa, SH.MH, dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Nusa Cendana (Undana) itu mengatakan. Ini berkaitan dengan hukum acara pidana dan kepatuhan terhadap semua proses hukum acara pidana itu penting.

“Kalau melanggar hukum acara, maka hilang nilainya,”kata Doktor Simple

Berkaitan dengan pernyataan Seldi Berek yang diposting pada grup tertutup Whatsapp ‘Mitra Pers & Polres Malaka, yang kemudian didistribusikan informasi elektronik itu oleh Anggota Polres Malaka Charles Dupe ke luar grup itu, Dr. Simplexius mengatakan, pernyataan Seldi itu hanya sebagai informasi bagi orang di dalam grup itu, dan tidak untuk orang di luar group.

“Kalau ada orang menyebarkan ke luar grup, itu yang tidak boleh. Benar, bahwa pembentukan group itu karena adanya kesamaan kepentingan. Jadi kalau dia mendengarnya sebagai bagian dari group itu, ya itu harus terbatas pada group yang dibentuk itu,” ungkap lagi sang doktor yang juga dosen di Fakultas Hukum Undana itu.

Ahli hukum pidana itu menegaskan, bahwa tugas jurnalistik di satu sisi untuk mengontrol kekuasaan. Jadi, wartawan atau media massa itu menjadi salah satu bagian penting dari ‘Civil Power’. Negara yang berdaulat itu memiliki tiga kekuatan, yakni Political Power, Economic Power dan Civil Power.

Biasanya, lanjut Ahli Hukum Pidana itu, yang paling berkolusi adalah Economic Power dan Political Power. Karena itu, tindak pidana korupsi itu didefinisikan sebagai kolusi antara Political Powerdan Economic Power.

“Nah, siapa yang mengontrol? Sipil Power. Sipil Power itu siapa? Media massa dan organisasi sosial. Itulah pentingnya memperkuat media massa menjadi Sipil Power sebagai kekuatan check and balances dalam menjaga berkolusinya dua kekuatan itu,” jelasnya.

Karena itu, perlu ada jaminan keamanan, jaminan keselamatan dan jaminan kebebasan pers! Secara konstitusional, tujuan dari Civil Power itu menjadi check and balances terhadap adanya Economic Power dan Political Power.

Civil Power (dalam hal ini media massa) mesti diberi imunitas- imunitas tertentu untuk menjamin obyektivitas. Kalau tidak ada Civil Power, maka suatu negara akan menjadi negara terpuruk di dunia.

Ketika ditanya wartawan terkait munculnya ‘Pasal Siluman’, pasal 207 KUHP dalam jawaban Termohon, Saksi Ahli Hukum Pidana menuturkan, bahwa kalau soal penerapan tersangka dan pengenaan pasal, itu kewenangannya ada pada pihak penyidik.

“Jangan kita menilai substansinya. Dia yang mengenakan (pasal), dia juga yang berkewajiban membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang wajib membuktikan! Selalu ada kemungkinan pasal yang dikenakan itu salah,” tegasnya.(Tim)

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat