(Kegiatan Proses Panen)

Corpsnews, Palembang – Berangkat dari keluhan masyarakat tentang penyalahgunaan wewenang PT BSP yang melakukan panen di wilayah sengketa, Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Sumsel, Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS), Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup dan B3 (AMPHIBI) Sunsel dan Forum Masyarakat Tanjung Agung Bersatu (FMTAB) mendesak Gubernur Sumsel H Herman Deru menyetop panen yang dilakukan PT BSP.

Pasalnya, hal tersebut jelas melanggar hukum karena tanah yang dipanen tersebut masih dalam tahap proses hukum yang belum incraht.

“Kami mendesak Gubernur Sumsel Herman Deru untuk turun tangan, mendesak PT BSP untuk stop melakukan panen di tanah ulayat, tanah yang masih sengketa tanah yang masih status QUO, karena tanah masyarakat ini masih bersengketa dan masih dimediasi oleh BPN Sumatera Selatan, karena masih dalam keadaan Pandemi Covid-19, maka ini terhenti,” ujar Ketua Setwil FPII Sumsel Ruben Alkhatiri saat menggelar Press Conference bersama KRASS, AMPHIBI dan FMTAB, Senin (16/6/2020).

(Kegiatan Proses Panen)

Senada dengan itu dikatakan oleh Dedek Chaniago dari KRASS bahwa diketahui bahwa tanah yang dipanen oleh PT BSP diketahui masih tanah milik masyarakat tanjung agung. Maka dari itu sebaik nya panen ini dihentikan agar tidak terjadi konflik yang tidak di inginkan. Maka, Gubernur Sumsel sebagai kepala daerah untuk bisa turun tangan demi masyarakat.

“Karena tanah itu masih disengketakan , agar ini tidak menjadi insiden buruk ke depan masalah sengketa tanah ini, sehingga ke depan di Sumatera Selatan tidak ada kejadian kejadian kerusuhan,” jelasnya.

Loading...

Begitu juga dikatakan oleh Yanti Ketua
Forum Masyarakat Tanjung Agung Bersatu yang mengharapkan Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru turun tangan lantaran atas perlakuan yang dilakukan oleh PT BSP

“Karena informasi di lapangan ada juga kawan-kawan ditangkap oleh pihak keamanan karena menghalangi panen itu, ini akan menjadi Benang Kusut artinya tidak selesai-selesai,”ucapnya.

Sementara itu dikatakan juga oleh Ketua AMPHIBI bahwa Gubernur Sumsel semestinya memanggil PT BSP dan duduk bersama dan PT BSP karena belum ada kejelasan ganti rugi tanah ulayat yang diklaim PT BSP itu, sebaiknya di tunda dulu untuk panen di tanah-tanah,” urainya.

“Kami juga berharap kepada Kapolda Sumatera Selatan mengetahui kejadian ini atau mengambil alih kasus Tanjung Agung ini, biar ruang lingkup yang lebih luas, biar kasus-kasus masyarakat dengan perusahaan ini bisa cepat selesai, biar ini bisa terang benderang kalau memang tanah rakyat yang harus dikembalikan ke rakyat. Kalau memang bukan kepunyaan rakyat ya silakan perusahaan mengambil hak mereka,” pungkasnya. (Agustina)

Loading...

Sumber: https://rrnews1.com/2020/06/16/fpii-krass-amphibi-dan-fmtab-desak-gubernur-sumsel-pt-bsp-stop-lakukan-panen/