Loading...

Warga Tasikmalaya Bangga Menjadi Musuh PKI

0

CORPSNEWS, TASIKMALAYA – Jelang peringatan HUT PKI yang ke 100 tahun jatuh pada Sabtu tanggal 23 Mei 2020 , masyarakat mulai mewaspadai isu kebangkitan komunis yang kian santer pada saat ini.

Kekuatiran akan bangkitnya kembali PKI tersebut sejumlah elemen masyarakat, Ormas Islam dan OKP di Tasimalaya langsung meresponnya dengan mengerahkan kekuatan warga dan elemen masyarakat yang masih mencintai NKRI dan Pancasila sebagai ideologi bangsa mengadakan aksi damai sebagai bentuk pernyataan sikap.

Pantauaan awak media, Aksi damai dengan membentangkan sejumlah spanduk tersebut di gelar pada dua titik di Kota Tasikmalaya Jawa Barat. Titik pertama  berlokasi di mesjid Agung Kota Tasikmalaya dan titik lokasi ke dua di Jl. HZ Mustofa Kota Tasikmalaya. Jumat 22/05/2020

Aksi damai yang di lakukan dengan menggelar sejumlah spanduk tersebut bertuliskan seruan “sudah saatnya pribumi bangkit”

Spanduk lainnya juga bertuliskan “Bersihkan DPR RI dari antek antek komunis, tolak pencabutan TAP MPR S XXV/MPRS 1966 oleh DPR RI anggota DPR RI yang mendukung penghapusan TAP MPRS XXV/MPSR/1966 adalah antek – antek komunis, Ganyang PKI Biadab”

Loading...

Bahkan ada Spanduk lain yang bertuliskan “Saya bangga menjadi musuh PKI .
Dukung kepala daerah yang melakukan pengusiran TKA China di Indonesia, Tasikmalaya Anti PKI”

Diketahui sebelum aksi gelar spanduk di Kota Tasikmalaya, Sebelumnya di Solo, Aceh dan Yogyakarta juga telah terlebih dahulu dimulai. Di Yogyakarta digaungkan oleh Puluhan anggota Paguyuban Seksi Keamanan Keraton (Paksi Katon) dengan menuntut Tap MPRS 25/1966 Masuk RUU HIP bahkan  menuding DPR telah disusupi PKI.

Dilansir dari suarajogja, Puluhan anggota Paguyuban Seksi Keamanan Keraton (paksi katon) yang mengatasnamakan diri elemen masyarakat anti-komunis Yogyakarta tersebut menggeruduk kantor DPRD DIY, Rabu (20/05/2020) siang. Sembari membawa sejumlah spanduk, sejumlah massa melakukan aksi menginjak dan membakar bendera Partai Komunis Indonesia (PKI).

Loading...

Mereka menuding DPR dan DPRD sudah disusupi kader PKI. Mereka beralasan, hal itu disebabkan dalam pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang dilakukan DPR tidak mengkaitkan Tap MPRS nomor 25/MPRS/1966 tentang larangan ajaran komunisme/marxisme leninisme sebagai rujukan atau konsideran.

“Sejak 2009 kami melihat kader PKI sudah mulai menyusup [ke DPR] untuk dapat memilih dan dipilih. Apalagi ada surat keputusan dari MK kalau anak dan cucu kader PKI diberi kesempatan untuk punya hak pilih. Ini berlanjut sampai sekarang ada 200 PKI di DPR sehingga membuat kebijakan tidak mencantumkan Tap MPRS 25/1966 itu dalam RUU HIP,” ungkap Ketua Paksi Katon, Muhammad Suhud disela-sela aksi.

Suhud menilai, kondisi bangsa yang tengah carut marut dimanfaatkan oleh kader komunis melalui tangan-tangan partai politik untuk memperoleh status politik penuh.

Bahkan mereka menyebut, kader ini disinyalir ikut mewarnai haluan negara RI sekaligus menumpuk kekayaan untuk persiapan Pemilu 2024.

Loading...

Menurutnya, mereka bisa saja menempatkan kader-kader komunis untuk duduk di pemerintahan. Oleh sebab itu, massa menuntut adanya pelaksanaan pancatura.

Diantaranya pemerintah harus mengembalikan UUS 1945 seperti bentuk aslinya. Selain itu, mencabut surat keputusan MK tentang diberinya hak memilih dan dipilih kader komunis.

Yang tak kalah, sambung dia, perlu adanya reformasi total tatanan berbangsa dan bernegara. Kabinet Indonesia Maju yang berisi para avonturir politik juga perlu dirombak.

“Karenanya kami menuntut kalau sampai nanti Tap MPRS 25/1966 dihapus dari RUU HIP, lebih baik DPR dibubarkan saja,” imbuhnya

PAKSI KATON

JASMERAH: Sebagian Acuan untuk sejarah, dan mewaspadai kebangkitan PKI gaya baru di Indonesia, agar dijadikan pelajaran jangan melakukan kesalahan yang sama.

  • “Pada tahun 1960” Soekarno meluncurkan slogan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) dengan demikian PKI Kembali terlembagakan sebagai bagian dari Pemerintah RI.
  • Tanggal 17 Agustus 1960: atas desakan dan tekanan PKI terbit keputusan Presiden RI No 200 tahun 1960 tertanggal 17 Agustus 1960 tentang pembubaran MASYUMI (Majelis Syura Muslimin Indonesia) dengan dalih tuduhan keterlibatan Masyumi dalam pemberotakan PRRI, padahal hanya anti NASAKOM.
  • Bulan Maret 1962: PKI resmi masuk dalam pemerintah Soekarno, DN Aidit dan Nyoto diangkat oleh Soekarno sebagai menteri Penasehat.
  • Bulan April 1962 : Kongres PKI
  • Pada Bulan Desember 1964: Chaerul Saleh Pimpinan Partai MURBA (Musyawarah Rakyat Banyak) yang didirikan oleh mantan Pimpinan PKI, Tan Malaka, menyatakan bahwa PKI sedang menyiapkan KUDETA.
  • Tanggal 21 September 1965 : Atas desakan dan tekanan PKI terbit keputusan Presiden RI No. 291 th. 1965 tertanggal 21 September 1965 tentang pembubaran partai MURBA.
  • Tanggal 30 September 1965 Malam: Terjadi Gerakan G30S /PKI atau disebut istilah GESTAPU (Gerakkan September Tiga Puluh) diantaranya sbb:

PKI menculik dan membunuh 6 (enam) Jendral Senior TNI AD di Jakarta dan membuangnya mayatnya ke dalam sumur di Lubang Buaya Halim diantaranya Jendral Ahmad Yani, , Letjen R. Suprapto, Letjen MT. Haryono.Letjen S. Parman, Mayjen Panjaitan dan Mayjen Sutoyo Siswomiharjo.

PKI juga menculik dan membunuh Kapten Pierre Tendean Karena dikira Jendral Abdul Haris Nasution.

PKI pun membunuh AIP KS Tubun seorang Ajun Inspektur Polisi yang sedang bertugas menjaga rumah kediaman wakil PM Dr. J. Leimena yang bersebelahan dengan rumah Jendral AH. Nasution. PKI juga menembak putri bungsu Jendral AH. Nasution yang baru berusia 5 (lima) tahun, Ade Irma Suryani Nasution, yang berusaha menjadi perisai ayahnya dari tembakan PKI, Kemudian ia terluka tembak dan akhirnya wafat pada tanggal 6 Oktober 1965.

  • Tanggal 2 Oktober 1965: Soeharto mengambil alih kepemimpinan TNI dan menyatakan Kudeta PKI gagal dan mengirim TNI AD menyerbu dan merebut pangkalan udara Halim dari PKI.
  • Tanggal 6 Oktober 1965: Soekarno menggelar Pertemuan Kabinet dan Menteri PKI ikut hadir serta berusaha melegalkan G30SPKI, Tapi di tolak, bahkan terbit Resolusi Kecaman terhadap G30S. lalu usai rapat nyoto pun langsung di tangkap.
  • Tanggal 22 November 1965: DN AIDIT ditangkap dan diadili serta dihukum mati.
  • Tanggal 12 Maret 1966 : Soeharto melarang secara resmi PKI.
  • Bulan April 1966: Soeharto melarang Serikat Buruh Pro PKI yaitu SOBSI.
  • Pertengahan 1968: TNI menyerang Blitar dan menghancurkan persembunyian terakhir PKI.
  • Dari Tahun 1968 s.d. 1998: Sepanjang Orde Baru secara resmi PKI dan seluruh mantel organisasinya dilarang di seluruh Indonesia dengan dasar TAP MPRS NO XXV tahun 1966.
  • Dari tahun 1998 s.d. 2015 : Pasca Reformasi 1998 Pimpinan dan Anggota PKI yang dibebaskan dari penjara beserta keluarga dan simpatisannya yang masih mengusung ideologi komunis, justu menjadi pihak paling diuntungkan, sehingga kini mereka merajalela melakukan aneka gerakan pemutar balikan fakta sejarah dan memposisikan PKI sebagai PAHLAWAN pejuang kemerdekaan RI dan Ideologinya komunis tidak akan pernah mati.

Awak media mendekati kepada peserta aksi membentangkan 3 (tiga) buah spanduk  yang tidak mau menyebutkan namanya saat dikonfirmasi. Warga Tasikmalaya dengan semangatnya  untuk mendukung kepala daerah yang melakukan pengusiran terhadap Tenaga Asing (TKA) Di Indonesia.Walaupun lagi berjalannya PSBB di Kota Tasikmalaya tetap  kelompok masyarakat tersebut memperhatikan aturan PSBB tersebut.

Itulah gambaran sejarah yang harus dingat karena anak cucu kita nanti meski tahu, Gerakan pada tanggal 22 Mei 2020 di Tasikmalaya sebagai barometer bangkitnya pribumi untuk melawan PKI sebagai partai yang dilarang, kemarahan warga Tasikmalaya juga melampiaskan kemarahannya dengan membakar  bendera yang berlambang palu arit. di tengah-tengah perkotaan dan menyatakan warga Tasikmalaya anti PKI.(*)

Loading...

KABIRO CORPS NEWS PRIANGAN TIMUR: MUMUH KOSTAMAN.S.KOM

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...