CORPS NEWS

FAKTUAL DAN BERIMBANG

SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG

Diduga Menghalangi Tugas Wartawati RRI, JL Oknum ASN Dinsos Kab. Malaka Resmi Di Polisikan

BAGIKAN :

Jakarta – Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Menjalankan Profesi sebagai wartawan bagi siapa saja yang melakukan kekerasan dan menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas peliputannya, maka sipelaku tersebut dapat dikenakan hukuman selama 2 tahun penjara dan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp 500 juta rupiah.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG
P E R S BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 18 Ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Loading...

BERITA TERKAIT: Diduga Menghalangi Tugas Wartawati RRI Oknum ASN Dinsos Kab. Malaka Resmi di Polisikan

Maria Kehi, wartawati yang dilecrhkan oknum ASN Pemkab Malaka. Foto : Morgan

Laporan MDK (wartawati Radio RRI)
itu tercatat di SPKT Polres Malaka dengan nomor : LP/B / 02 /II/ 2020/ Res Malaka tertanggal 3 Februari 2020 .

Loading...

Demikian disampaikan Kasat Reskrim Polres Malaka, Iptu Yusuf kepada timorpost.com di kantor Reskim Polres Malaka (4/2/2020) pagi.

Menurut Iptu Yusuf, terkait dugaan penghinaan atau kekerasan terhadap wartawati Radio RRI. Pihaknya baru menerima LP tadi malam, sebagai penyidik
Kata dia, pihaknya akan memanggil para saksi yang melihat kejadian tersebut untuk dimintai keterangan.

“Sejauh ini, pihak penyidik sudah memeriksa satu saksi, yaitu saksi korban,”
kata Iptu Yusuf

Loading...

Selanjutnya penyidik Res Polres Malaka, akan memeriksa para saksi yang berada di TKP, guna pengembangan kasus dugaan penghinaan terhadap pers tersebut.

Terkait kasus ini disangkakan melanggar pasal 310 – 315 KUHP, proses akan dilakukan untuk mengetahui, laporan terlapor memenuhi unsur pidana atau tidak,.

Untuk melihat perkembangan kasus tersebut, penyisikakan melayangkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyedikan (SP2HP) sebagai sarana komunikasi dengan korban.

Sementara Yohanes Lau, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Malaka, ketika di konfirmasi terkejut dengan laporan polisi itu,hai kok kenapa begitu kemarin kami sudah luruskan baik-baik.

“Kan kemarin sudah, sudah saya minta maaf dan kami damai, lalu kami makan bersama,dan soal sapaan kasar kami sudah saling damai,”ujar Lau

Tapi tidak apa-apa, jika sudah lapor polisi yah kita hadapi saja, tapi kita anak kobalima semua, nanti pasti kita bicara.(**)

Terbitkan Pada: 5 Februari 2020 by Corps News

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Loading...
TERIMA KASIH
TELAH MENGUNJUNGI CORPSNEWS
MEDIA FAKTUAL DAN BERIMBANG
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat