SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG

BHS Dirumuskan Sebagai Alternatif Bantuan Hukum Konvensional, LBH Jakarta: Peran Bantuan Hukum Struktural dalam Tantangan Penggusuran Paksa

JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melakukan refleksi dan studi terhadap tantangan masa kini dan berkaca pada 4 kasus yang dianggap memiliki keberhasilan.

Diseminasi hasil studi dilengkapi dengan diskusi publik yang berlangsung pada Senin, 9 Desember 2019, jam 12.00 – 16.00 di Kedai Tempo, Matraman, Jakarta Pusat

Dalam diskusi publik tersebut LBH Jakarta, Charlie Albajili mengungkapkan telah melacak Kasus Penggusuran Paksa yang terjadi sejak 2015 sampai dengan 2018 sebanya 416 kasus penggusuran paksa dengan mengorbankan 15 ribu keluarga.Dengan angka tersebut dapat di bayangkan jumlah kobannya jika dalam satu keluarga terdapat 2 orang atau lebih.

“LBH Jakarta telah men Tracking Kasus Penggusuran Paksa yang terjadi sejak 2015 sampai dengan 2018 sebanyak 416 kasus penggusuran paksa dengan mengorbankan 15 ribu keluarga, ini bukan sekedar angka namun akan sangat miris ketika kita melihat langsung pada korban yang berjumlah 15 ribu keluarga, bisa di bayangkan jika satu keluarga terdapat 2 orang atau lebih..”Ucap Charlie Albajili.

Sejak awal berdirinya LBH Jakarta pada 1971, Adnan Buyung dkk telah memiliki pemahaman bahwa ada kedudukan yang tidak setara antara masyarakat miskin dan kaya dalam penikmatan hukum.

Para pengacara perlahan tidak hanya melakukan pembelaan di pengadilan, namun mulai melakukan pemberdayaan di basis-basis kelompok miskin kota dan buruh. Persentuhan LBH dengan teori strukturalisme (salah satu yang paling sering dikutip adalah Johan Galtung) dan sumbangsih pemikir ilmu sosial yang dekat dengan LBH seperti Paul Moedikdo, Daniel. S Lev dan Indonesianis lainnya pada dekade 70an membuat LBH merefleksikan kembali platform bantuan hukum yang diberikan.

Bantuan Hukum Struktural (BHS) dirumuskan sebagai alternatif bantuan hukum konvensional.

BHS merupakan bantuan hukum yang berorientasi kepada perubahan struktur, substansi, dan kultur hukum serta sosial politik yang tidak adil menjadi lebih adil. Buyung menyatakan bahwa BHS merupakan serangkaian aksi kultural dan aksi struktural untuk tujuan pembebasan masyarakat dari belenggu ekonomi, sosial dan politik yang sarat penindasan.

Loading...

Semakin kemari, tantangan yang dihadapi LBH Jakarta pun bertambah. Dan negara yang seharusnya menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia malah makin jauh meninggalkan kewajibannya tersebut. Penggusuran hingga kriminalisasi, dan tak jarang lenyapnya nyawa, juga tereskalasi seiring dengan upaya negara untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Untuk itu di butuhkan peran serta masyarakat luas terkait tantangan masa kini terhadap penggusuran paksa yang telah mengabaikan hak Asasi Manusia yang sangat melekat pada setiap manusia dan di lindungi.(**)

BAGIKAN :
Share
Loading...
Loading...
Loading...
SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat