CORPS NEWS

FAKTUAL DAN BERIMBANG

SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG

Bakornas Lapenmi PB HMI Sukses Gelar Simposium UU Pesantren 2019

BAGIKAN :

JAKARTA – Simposium UU Pesantren 2019 bertajuk “Babak baru dunia santri sebuah implementasi UU Pesantren No.18 tahun 2019” suksek digelar di Sekretariat PB HMI, Jl. Sultan Agung, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Kegiatan ini dimediasi oleh Badan Kordinasi Nasional (Bakornas) Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Lapenmi PB HMI).

Dalam kegiatan itu menghadirkan narumber yang handal di bidangnya, seperti Rudi Sahabuddin (Presidium MPP ICMI Muda), Prof.Muhbib Abdul Wahab (sekretaris Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah), dan KH.Abdul Waid (Pimpinan Pusat RMI NU).

Loading...

Direktur Bakornas Lapenmi PB HMI, Muhammad Ikhsan mengatakan, simposium ini digelar sebagai wujud untuk memahami UU Pesantren itu sendiri.

“Agar kita semua tahu bagaimana regulasi baru terkait pesantren dapat berjalan maksimal kedepannya,” ungkap Iksan.

Loading...

Menurut Iksan, pihaknya sengaja mengundang para narasumber yang memang kompeten dalam mengupas
Undang-undang no.18 tahun 2019 tentang pendidikan pesantrenpesantren.

“Hal ini merupakan upaya baik dari pemerintah agar kedepannya lulusan pesantren bisa mendapat kedudukan yang sama, tidak seperti yang selama ini terjadi,”

Sekretaris Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah, Prof. Muhbib Abdul Wahab mengatakan, alumni pendidikan pondok pesantren selalu dipandang sebelah mata.

Loading...

“Padahal pendidikan Pesantren merupakan institusi pendidikan islam paling tua yang mengakar kuat dalam sejarah bangsa Indonesia. Bahkan keberadaannya telah tercatat sejak abad ke-15,” pungkasnya di sela-sela menyampaikan materinya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan Pesantren hadir sebagai manifestasi dari perjumpaan sinergis antara ajaran Islam universal dan kearifan lokal.

“Pesantren merupakan lembaga keagamaan sekaligus lembaga pendidikan yang sangat khas ke- Indonesiaannya dan kaya akan budaya

Disamping itu juga, Pesantren tidak perlu diragukan lagi persoalan Nasionalisme, karena semua itu telah selesai. Sebab titik tekan pendidikan pesantren adalah pembetukan spiritualitas, moralitas, akhlak mulia, dan adab pada diri, karena itulah pesantren mampu bertahan melintasi zaman dan generasi.

”Di Pesantren para santri belajar tentang makna hidup, belajar hidup bersama, belajar disiplin, belajar hidup sederhana, belajar bersosialisasi diri dan bersaudara, mandiri, menghormati
kyai, sabra dalam mencarai dan menguasai ilmu, interaksi sosial dengan masyarakat,” tambah Pimpinan Pusat RMI NU, KH.Abdul Waidl, yang juga selaku narasumber.

Berikut Undang-undang pesantren merupakan sebuah upaya rekognisi antara lain:

a) Rekognisi Negara, dimana UU pesantren hadir untuk memberikan pengakuan, afirmasi,dan fasilitas kepada pesantren berdasarkan kekhasannya, memberikan peran lebih besar dan konkrit dalam upaya pembangunan agama, pendidikan, dan pemberdayaan masayarakat.

b) Untuk penguatan kualitas,UU pesantren hadir untuk memberikan penguatan kualitas pendidikan di dunia pesantren, termasuk pengakuannya yang selama ini selalu di pandang sebelah mata.

c) Menjaga independensi,bukan intervensi dan birokratisasi, UU pesantren hadir tidak untuk melemahkan watak pesantren, namun sebaliknya.

d) Menjaga komitmen kebangsaan, UU pesantren untuk mencegah penyalahgunaan pesantren untuk doktrin yang radikal.

Di antara Undang-undang pesantren yaitu, bab I bicara soal ketentuan umum, bab II asas dan ruang lingkup, bab III pendirian dan penyelenggaraan pesantren, bab IV pengelolaan data dan informasi, bab V pendanaan, bab VI kerjasama (nasioanal dan internasional), bab VII partisipasi masyarakat, bab VIII ketentuan peralihan, bab IX ketentuan penutup.

Muhbib Abdul Wahab, mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada DPR atas penetapan RUU Pesantren menjadi UU No.18 tahun 2019 tentang Pesantren.

“Dengan begitu, pesantren di Indonesia hari ini, telah memiliki payung hukum, dasar konstitusi, legalitas, rekognisi dan kesetaraan di depan hukum positif, sehingga ini akan menjadi nilai tawar yang cukup strategis dalam pengelolaan pendidikan,” terangnya.

Namun, lanjut Muhbib, undang-undang pesantren tetap memerlukan strategi dalam mengimplementasikan apa yang tertera di dalamnya.

Pertama, perlunya regulasi turunan dari UU tersebut, dalam bentuk PP dan PMA, terkait dengan pembinaan, pengembangan pendidikan pesantren, monev danakreditasi pesantren.

Kedua, perlunya sosialisasi UU no.18 tahun 2019 tentang pendidikan pesantren ke pesantren yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Terbitkan Pada: 26 Oktober 2019 by Corps News

BAGIKAN :
Loading...
TERIMA KASIH
TELAH MENGUNJUNGI CORPSNEWS
MEDIA FAKTUAL DAN BERIMBANG
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat