Usai Dilantik, Jokowi Langsung Disambut Beberapa Tuntutan Mahasiswa

0
118
Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di pertigaan Jalan Hertasning-Pettarani Makassar, Senin (21/19/2019).

MAKASSAR – Usai pelantikan Presiden RI Joko Widodo untuk periode kedua, masa jabatan 2019-2024, langsung disambut beberapa tuntutan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Pejuang Kerakyatan (KPK).

Tuntutan mahasiswa ini dituangkan dalam aksi unjuk rasa berlangsung di pertigaan Jalan Hertasning – Pettarani Makassar, Senin (21/10/2019).

Terpantau, massa aksi menahan mobil truk sebagai panggung orasi. Kemudian mereka membakar ban bekas dan menutup separuh badan jalan.

Merekan pun membentangkan satu spanduk besar dan dua spanduk kecil yang bertuliskan “Buruh Diperas Petani Digusur” sebagai bentuk protes terhadap pemerintah.

Massa aksi ini menilai, bahwa Jokowi gagal menuntaskan berbagai persoalan saat masih menjabat selaku Kepala Negara di periode pertama.

Massa aksi ini meminta Presiden Joko Widodo, yang terpilih pada periode kedua, untuk menuntaskan beberapa kasus yang masih simpang siur.

Kasus itu adalah terkait dokumen ‘Buku Merah’ milik pengusaha impor daging, Basuki Hariman.

Menurut pengakuan Jenderal Lapangan Aksi, Sari Wahyuni mengatakan, Basuki adalah terdakwa kasus suap kepada hakim konstitusi Patrialis Akbar, pada januari 2017 lalu.

“Kasus suap itu terkait uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang akan menentukan nasib pengusaha importir daging macam Basuki,” ungkap Sari Wahyu kepada awak media, Senin (21/10).

Sari Wahyuni, yang juga penanggung jawab aksi memaparkan bahwa perihal Buku Merah ini menjadi kontroversi karena ada 19 catatan transaksi untuk individu yang terkait dengan institusi Kepolisian RI.

Tidak hanya persoalan polemik Buku Merah, namun KPK juga menuntut Presiden RI untuk memprioritaskan pendidikan, bukan hanya pembangunan infrastruktur.

Selai itu, mereka juga mendesak pemerintah segera mewujudkan kesehatan gratis dan bubarkan BPJS.

Kemudian, mereka mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan Judisial Review RUU KPK.

Terakhir, mereka juga meminta agar pemerintah segera menerbitkan UU yang pro terhadap Buruh, Tani, dan Kaum miskin kota.