CORPS NEWS

FAKTUAL DAN BERIMBANG

SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG

Diduga Gelapkan Uang Negara, Bupati Takalar Disodorkan 11 Tuntutan

MAKASSAR – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Takalar (Hipermata), menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Polda Sulsel hari ini, Kamis ( 17/10/2019).

Dari informasi yang dihimpun, kedatangan massa ini di Kantor Polda Sulsel menuntut dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Takalar.

Mereka menilai, Bupati Takalar mengunakan jabatan dan kekuasaannya hanya untuk kepentingan pribadi.  Bahkan, Bupati Takalar menggelapkan anggaran Pemilihan Kepala Desa tahun 2018 lalu.

Loading...

Terpantau, para demonstran ini bergantian melakukan orasi di depan Kantor Polda Sulsel.

Dalam orasinya, Jenderal Lapangan Aksi Muhammad Syaidina, menuntut 11 poin dengan Pernyataan Sikap untuk mengusut tuntas dugaan korupsi Pemerintah Kabupaten Takalar.

Loading...

“Kami pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Komisariat jajaran Hipermata datang dengan membawa tuntutan,” jelasnya.

Di mana sebelumnya dilakukan aksi di depan kantor Bupati Takalar, para demonstran terlebih dahulu menggeruduk Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar, dengan menyuarakan tuntutan yang sama.

Berikut tuntutan yang sodorkan puluhan mahasiswa ini dalam menyikapi dugaan korupsi di Kabupaten Takalar, di antaranya:

Loading...

1. Periksa Bupati Takalar terkait dugaan  korupsi Anggaran Pelaksanaan  Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kab. Takalar senilai Rp. 450.000.000 TA. 2018.

2. Periksa Bupati Takalar yang telah  menggunakan Jabatan, Kekuasaan dan  wewenang dengan mengeluarkan   kebijakan dengan Perbup Nomor 40   Tahun 2018 Tentang penggunaan anggaran dana desa yang bertentangan dengan Permendes No.19 lahun 2017, tentang penetapan prioritas pembangunan dana desa tahun 2018, yang besar kemungkinan dapat merugikan keuangan Negara senlial 6,3 milliar Rupiah.

3. Periksa Bupati Takalar terkait  perjalanan pribadi dan kolega ke Keluar Negeri  (Korea dan Thailand) diduga menggunakan anggaran Pemkab. Takalar, ratusan juta rupiah tanpa adanya ijin dari Mendagri RI.

4. Periksa Bupati Takalar terkait Anggaran TPP ASN yang belum terbayarkan sampai saat lnl dengan Nilai kurang lebih dari  36  Milyar rupiah.  Besar dugaan Anggaran  tersebut telah digunakan untuk peruntukkan yang lain.

5. Usut tuntas lndikasi korupsi anggaran Rumah tangga Rumah Jabatan Bupati takalar senilai 1,6 Milyar Rupiah serta anggaran makan minum rujab Bupati Takalar yang nilainya Kurang lebih  50 juta/bulan.  Seperti belanja  modal pengadaan  peralatan  dapur Rp. 187.157.100, Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Rp. 621.614.764.

6. Usut tuntas Bantuan dana Hibah Lembaga organisasi  Pemkab. Takalar Kepada organisasi PKK Kab. Takalar yang diduga sampal saat lnl belum ada laporan pertanggung jawabannya kepada pemeritah daerah.

7. Periksa  Bupati Takalar terkait Surat  Keputusan Bupati Takalar Nomor 315  Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kabupaten  Takalar Tahun Anggaran  2018,   penggunaan  dana  BOS tidak  sesuai peruntukannya yakni dipakai untuk belanja pegawai lebih dari 11  Milyar Rupiah.

8. Periksa Bupati Takalar terkait surat lnstruksi  Bupati Takalar Nomor 900/2346.3/Keu tanggal 22 Juni 2018 kepada Sekretaris Daerah, Kepata BPKD dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan agar segera melakukan lnventarisasi Piutang untuk selanjutnya diterbitkan atas Piutang  yang tidak layak, tidak jelas,  macet  dengan tetap mengacu  pada ketentuan penghapusan piutang Pemkab Takalar diduga dapat merugikan Negara sampai milliaran Rupiah.

9. Periksa Bupati Takalar terkait MOU Pemkab. Takalar dengan pihak PT. KBN Persero terkait pembangunan kawasan industri, Pembebasan Lahan, Penyediaan Lahan, Pengeluaran Izin, dll. Di Kecamatan Mangarabombang.

10. Periksa Bupati Takalar terkait penganggaran  dan anggaran pembebasan lahan Internasional Kabupaten Takalar senilai Rp.4.642.747.000.00 TA. 2018 lokasi Desa Aeng Batu-Batu Kec. Galesong Utara yang kuat dugaan permainan harga tanah hal tersebut ditaksir merugikan Negara.

11. Usut tuntas indikasi kasus korupsi terkait pengadaan Mobil Dinas Bupati Takalar TA. 2019.

Terbitkan Pada: 17 Oktober 2019 by Corps News

Loading...
TERIMA KASIH
TELAH MENGUNJUNGI CORPSNEWS
MEDIA FAKTUAL DAN BERIMBANG
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat