CORPS NEWS

FAKTUAL DAN BERIMBANG

SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG

Kotroversi Hukuman Mati “Endang kardina”: Perlu Ada Penerapan Hukuman Mati Bagi Terpidana Korupsi dan Penyuapan

BAGIKAN :

Gorontalo. CorpsNews.Com – Salah satu advocad muda Endang kardina S. Soeparto SH menjelaskan tentang polemik hukuman mati bagi para koruptor dan perlu adanya penerapan hukuman mati bagi terpidana korupsi dan penyuapan, dan sesungguhnya para Hakim itu harus berani menerapkan hukuman itu karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

UU No 31/1999, yang diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur hukuman mati dapat dijatuhkan antara lain pada pelaku korupsi saat negara sedang dilanda krisis, saat bencana alam, atau dalam keadaan tertentu.

Dina menjelaskan lagi Sebab di Indonesia sedemikian merajalela dan menjadi penyakit kronis, bahkan negara ini sudah rusak. ”Korupsi terjadi di mana-mana, mulai dari institusi polisi, jaksa, hakim, hingga BPJS. Ironisnya, korupsi justru merajalela dan menjadi penyakit setelah kita mengamandemen UUD 1945 selama empat kali sejak tahun 1999 hingga 2002

Loading...

Kemudian”lanjut dina”mengapa koruptor harus dihukum mati, antar lain korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Korupsi juga telah mendorong pemiskinan masyarakat, membuat bangsa Indonesia rentan dan lemah, serta menggerogoti kemampuan Indonesia dalam memobilisasi investasi.

Itupun Sudah menjadi rahasia umum, korupsi adalah tindak kriminal yang sering menjadi pilihan bagi para petinggi negara kita. Tindak kriminal tentunya sangat merugikan masyarakat awamIndonesia. Pajak dan uang lainnya yang sudah diserahkan kepada negara malah disalahgunakan. Lebih-lebih, para koruptor tersebut mendapat status hukuman yang kurang jelas dan tidak membuat jera. Hal-hal seperti inilah yang menyebabkan keluarnya opini untuk memberi hukuman mati bagi para koruptor. “Tandasnya”

Loading...

Melakukan eksekusi mati terhadap tindak pidana koruptor memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat yang setuju dan menolak pemberlakuan hukuman mati.

Hukuman mati memang harus diberlakukan lantaran kejahatan yang dilakukan memang harus dibalas dengan nyawa lantaran tingkat bahaya dampak kejahatannya harus dibalas dengan nyawa. Sementara yang kontra hukuman mati, menganggap tak ada satu pun pihak yang bisa menghabisi nyawa seseorang, kecuali Tuhan. Hukuman mati juga kerap disandingkan dengan tuduhan-tuduhan melanggar HAM.

Kalau di lihat dari Para pegiat HAM mengemukakan Setidaknya ada tiga alasan kenapa hukuman mati bisa dapat ditolak. Pertama, mencabut nyawa seseorang merupakan hak Tuhan semata. Dua, hakim yang memvonis mati terhadap terdakwa adalah manusia yang tidak sempurna sehingga selalu ada hingga kemungkinan menghasilkan keputusan yang belum memadai. Tiga, sejelek-jeleknya manusia seharusnya diberi kesempatan untuk menjalani pertobatan atas kejahatan yang diperbuat khususnya Tindak pidana Korupsi.

Loading...

Kalau dari sisi hukum internasional, hukuman mati sebenarnya telah diwajibkan untuk dihapuskan di dalam UU nasional masing-masing negara anggota PBB, termasuk Indonesia. “Kata dina”

Menurutnya Koruptor itu terdiri dua macam. Yakni Koruptor yang merugikan negara dan membangkrutkan negara.

“Koruptor yang merugikan bisa dihukum sesuai kejahatannya. Namun yang membangkrutkan negara hingga triliunan rupiah hendaknya dihukum mati itu pun Ormas Muhammadiyah juga tak jauh berbeda dengan NU persoalan pemberlakuan hukuman mati. Tutup dina. Kamis 10/10/2019

Editor : Zulkarnain.
Copyrigth@2019|Corpsnews.com Gorontalo
Jakarta – Gorontalo.

Terbitkan Pada: 10 Oktober 2019 by Corps News

BAGIKAN :
Loading...
TERIMA KASIH
TELAH MENGUNJUNGI CORPSNEWS
MEDIA FAKTUAL DAN BERIMBANG
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat