CORPS NEWS

FAKTUAL DAN BERIMBANG

SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG

DPR RI Sesalkan Keputusan Sepihak Pemerintah Pindahkan Ibu Kota

BAGIKAN :

Namun, di lain pihak, Wakil Ketua DPR RI Fahry Hamzah sesalkan keputusan pemerintah yang hanya sepihak tanpa mengajak diskusi pihak MPR RI dan DPR RI.

Sebab, menurutnya bahwa untuk melaksanakan kebijakan itu ada sekitar delapan undang-undang yang harus diubah.

“Saya menyayangkan kurangnya ahli tata negara di sekitar Presiden Jokowi sehingga beliau tidak menjalankan suatu proses ketatanegaraan yang resmi dan lazim yang ada tahapannya,” kata Fahri, dilansir dari halaman antaranews.

Loading...

Lazimnya perpindahan ibu kota itu, kata Fahry, berbicara tentang perubahan-perubahan berbagai ketentuan lama yang ada.

“Harus dicek levelnya apakah di UUD 1945 atau UU,” ujarnya.

Loading...

Menurut dia, kalau UUD 1945 maka harus menarik prosesnya ke MPR RI untuk diadakan Sidang Istimewa dan kalau di UU maka harus menyelesaikan naskah akademiknya dahulu.

Selanjutnya melakukan sosialisasi pada tingkat pemerintah, baru bicara dengan DPR yaitu Komisi II DPR yaitu UU itu harus diubah.

“Karena UU yang harus diubah untuk perpindahan ibu kota, lebih dari delapan dalam kajian sementara yang saya temukan,” ungkap Fahry.

Loading...

Dia mencontohkan dalam sebuah UU, ada yang menyebutkan kedudukan sebuah lembaga ada di ibu kota dan ada yang menyebut berkedudukan di Jakarta sehingga kalau ibu kota dipindah maka tentunya harus mengubah UU.

Ia pun menyesalkan orang-orang di sekitar Presiden Jokowi yang tidak memberikan masukan yang tepat karena seharusnya pemindahan ibu kota harus diawali dengan membuat UU.

“Harus membuat kajian dan naskah akademik dahulu,” pungkasnya.(sulutGO)

Terbitkan Pada: 26 Agustus 2019 by Corps News

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Loading...
TERIMA KASIH
TELAH MENGUNJUNGI CORPSNEWS
MEDIA FAKTUAL DAN BERIMBANG
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat