CORPS NEWS

FAKTUAL DAN BERIMBANG

SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG

Perkara Pasar H.Bujang Hamdi Kembali Disidangkan,Agendanya Keterangan Saksi Pelapor.

CorpsNews.Com, Ketapang,(KALBAR)- Perkara dugaan Perdagangan tanpa ijin (Pasar H.Bujang Hamdi) yang pernah dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang pada Tahun 2017 yang lalu Kembali disidangkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Ketapang,Selasa,20/08/2019.

Dalam Perkara Ini mantan Kasat Pol-PP Ketapang Edi Junaidi sebagai Pelapor dan Nurbaini Binti H.Bujang Hamdi selaku Ahli Waris Pemilik Tanah atau Lahan Pasar tersebut menjadi Terdakwa.

Adapun persidangan dalam perkara ini sudah memasuki sidang Ke-3 dengan agenda mendengarkan Keterangan Saksi Pelapor.

Loading...

Kuasa Hukum Terdakwa Nurbaini Heri Sasmito,S.Ag.,SH.,M.Hi atau yang biasa di sapa Herisas bersama rekannya Hairani,SH saat dijumpai di ruang kerjanya usai sidang oleh CorpsNews.Com (20/08) terkait Fakta Sidang menjelaskan “Hari ini Pengadilan Negeri (PN) Ketapang menggelar sidang Ke-3 dalam dugaan Perkara Perdagangan Tanpa Izin yang pernah dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang pada Tahun 2017 yang lalu, melalui Mantan Kasat Pol-PP nya Edi Junaidi terhadap Klient kita Ibu Nurbaini selaku Ahli Waris Pemilik Lahan atau Tanah yang berada di Pasar Bujang Hamdi yang kini sebagai Terdakwa”,Ujarnya.

Lanjutnya “Adapun perkara ini sudah memasuki 3 kali tahap sidang,dan agenda sidang hari ini yaitu mendengarkan keterangan saksi pelapor. Untuk kasus yang dipersangkakan kepada klien kami, mengenai dugaan melakukan perdagangan tanpa izin itu,sebenarnya sudah salah alamat. Karena dalam hal ini klien kami bukan seorang pedagang melainkan pemilik lahan atau tempat para pedagang berjualan”,Paparnya.

Loading...

Sambungnya Lagi “Dalam hal ini Klien kami hanya meneruskan apa yang sudah ada diatas tanah atau lahan tersebut yang kurun waktu berjalan kurang lebih 15 Tahun menjadi aktivitas jual beli.Jadi pada intinya pedagang datang menyewa tempat untuk jualan, bukan klien kami membuka lapak dan menyediakan tempat, artinya pelanggaran perdagangan tanpa izin sebenarnya tidak tepat. Kita sangat menghormati persidangan maka dari itu kita ikuti saja jalannya sidang untuk melihat Fakta-fakta selanjutnya”,Ungkapnya.

Disamping itu ketika dimintai saran terkait pasar-pasar Tradisional yang ada diketapang Herisas berharap agar Pemkab Ketapang tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban pedagang di lokasi-lokasi tanpa izin.Selain itu juga Pemkab Ketapang diharapkan mampu merangkul dan memfasilitasi pedagang bukan malah bersitegang bahkan melaporkan pihak-pihak terkait ke penegak hukum.Dan perlu kita ingat pemerintah dalam hal ini merupakan fasilitator dari semua aktivitas masyarakat Ketapang dalam kontek membangun Ketapang ke depan sehingga kita harapkan pemerintah sebisa mungkin dia bisa menyelesaikan secara elegan proporsional berdasarkan normatif pertimbangan kemanusiaan dan juga azas keadilan serta azas manfaat untuk pertumbuhan perekonomian Masyarakat Ketapang”,Tutupnya.(AGS)

Terbitkan Pada: 21 Agustus 2019 by Corps News

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Loading...
TERIMA KASIH
TELAH MENGUNJUNGI CORPSNEWS
MEDIA FAKTUAL DAN BERIMBANG
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat