CORPS NEWS

FAKTUAL DAN BERIMBANG

SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG

Sekolah Tak Boleh Cari Untung, Minta Inspektorat Cek Harga Seragam

BAGIKAN :

Surabaya – Jawa Timur – Harga seragam  dijual di koperasi sekolah dinilai tak wajar. Ada yang harus membayar Rp 2,1 juta untuk menebus lima setel kain seragam tersebut. Itu belum termasuk ongkos jahit yang bisa menembus Rp 1 juta. Padahal, jika beli seragam jadi, harganya Rp 120 ribu–Rp 200 ribu. Anggota Badan Anggaran Reni Astuti mempertanyakan tingginya harga seragam tersebut dalam rapat badan anggaran kemarin.

Saat itu pemkot dan dewan sedang membahas perubahan APBD 2019. ”Saya juga tanya ke tim anggaran pemkot mengapa siswa mitra warga tahun ini tak dapat baju jadi,” kata Reni setelah rapat yang digelar tertutup itu kemarin (19/7).

Saat pembahasan APBD 2019 murni tahun lalu, banggar sudah menyetujui pembelian seragam untuk siswa mitra warga. Baik yang diterima di sekolah swasta maupun negeri. Namun, Reni mendapati banyak wali murid mitra warga yang memperoleh kain.

Loading...

Selain itu, Reni meminta dinas pendidikan (dispendik) dan inspektorat pemkot turun tangan. Menurut dia, harga kain seragam tak semahal itu. Jika ada oknum yang sengaja mencari keuntungan, akan ada sanksi yang bisa diterapkan.

Hal tersebut sebenarnya sudah tercantum pada surat edaran dinas pendidikan. Ada tiga poin dari surat yang diedarkan 8 Juli lalu. Intinya, sekolah tidak boleh membebani wali murid melalui pembelian seragam.

Loading...

Karena sudah ada surat edaran tersebut, Reni meminta sekolah yang terbukti membebani siswa untuk mengembalikan uang yang sudah dibayarkan wali murid. Untuk membuktikan itu, pemkot tentu perlu menentukan standar harga kain. Jika melebihi standar tersebut, pihak sekolah harus mau mengembalikan uang itu. ”Ini pelayanan publik. Apalagi urusan pendidikan,” kata dia.

Hal tersebut sama dengan proses restitusi pelanggan PDAM. Jika ada pelanggan yang merasa tarif yang dibayarkan tak sesuai, mereka bisa mengajukan restitusi untuk mendapatkan uang mereka kembali.

Novi Yulianti adalah wali murid mitra warga yang anaknya diterima di salah satu SMPN di Surabaya Utara. Dia mengaku hanya mendapat kain. Bukan seragam jadi seperti yang dijanjikan. Itu pun tak semuanya gratis. ”Ada seragam khusus dari sekolah, mau tidak mau ya harus punya,” ujar Novi kemarin.

Loading...

Baju khusus itu terdiri atas dua jenis. Yakni, kain batik dan kemeja motif kotak-kotak. Novi harus membayar Rp 460 ribu untuk dua setel seragam tambahan itu. Sedangkan kain seragam lainnya digratiskan.

Dia mengatakan, siswa mitra warga sebenarnya tidak dipaksa membeli kain seragam khusus itu. Baju bekas kakak kelas bisa digunakan. Hanya, tidak semua wali murid mitra warga bisa mendapat baju tersebut. Mau tidak mau mereka tetap membeli kain.

Meski begitu, Novi tetap bersyukur. Meski harus mengeluarkan sejumlah uang, dia tetap merasa terbantu. ”Kalau saya tidak masalah sebenarnya. Sudah syukur dibantu pemkot,” jelasnya.

Anggota Badan Anggaran Reni Astuti. (Dite Surendra/Jawa Pos)

Sekolah diminta menalangi dulu biaya pembelian seragam tersebut. Setelah itu, pemkot bakal mengganti biaya yang sudah dikeluarkan. Dia menegaskan bahwa seluruh beban biaya siswa mitra warga ditanggung pemkot.

Lantas, bagaimana dengan harga kain seragam yang dianggap tak wajar? Eri mengaku tak mengetahui detail harga seragam yang disodorkan. Sebab, hal tersebut ditentukan sendiri sekolah masing-masing. ”Yang lebih paham dinas pendidikan. Kalau soal detailnya, aku enggak mudeng,” tambahnya.

Eri juga menegaskan bahwa wali murid tidak dipaksa untuk membeli kain dari koperasi sekolah. Mereka diberi kebebasan untuk membeli seragam di toko.

Penjahit Kebanjiran Order
Para penjahit di Surabaya sedang panen. Mereka kebanjiran pesanan dari wali murid SD, SMP, dan SMA/SMK. Bahkan, banyak yang menolak pesanan jahitan karena terlalu banyak.

’’Kalau mintanya cepet ya tak patok Rp 210 ribu setiap setel,’’ ujar Nuryadin, pemilik Nuryadin Tailor, kemarin. Wali murid yang punya duit tentu mau membayar mahal.

Rata-rata yang datang kepadanya membawa kain untuk empat setel seragam. Artinya, mereka rela membayar Rp 840 ribu. Namun, ada juga yang membawa lima setel. Bayarnya pun lebih dari Rp 1 juta.

Bahkan, dia harus menolak banyak pesanan jahitan. Sebab, dia masih punya tanggungan puluhan pelanggan. Ada juga tanggungan jahitan nonseragam yang harus diselesaikan.

Jika tidak ramai permintaan, dia hanya mematok harga Rp 180 ribu untuk satu setel seragam siswa. Untuk siswi, harganya lebih mahal Rp 10 ribu. Menurut dia, rata-rata harga kain seragam hanya Rp 50 ribu per meter. Celana butuh kain 1 meter, sedangkan atasan 2 meter. ’’Kalau beli jadi, lebih murah memang,’’ ujar pria yang membuka usaha jahit di Jetis Kulon tersebut Di wilayah Jetis Kulon banyak penjahit. Saat dicek, harga setiap penjahit ternyata berbeda-beda. Zulfiansah Umri Irfani, misalnya. Dia mematok harga satu setel seragam Rp 150 ribu. Jika badan siswa besar, harganya jadi Rp 170 ribu. ’’Tidak ada tambahan biaya untuk pasang bet dan atribut,’’ jelasnya.

Sama seperti Nuryadin, pesanan jahitan seragam Zulfiansah menumpuk. Namun, dia tidak sampai menolak pesanan. Sebab, dia punya asisten yang membantunya mempercepat penggarapan. Rata-rata satu orderan bisa selesai dalam lima hari.

Para penjahit di Pasar Blauran juga kebanjiran order. Kondisi itu terlihat dari tumpukan kantong plastik yang berisi kain dari para pelanggan. Harga jahit satu setel seragam di Pasar Blauran juga bervariasi. ’’Rata-rata Rp 170 ribuan,’’ kata Mahmudi, salah satu penjahit di sana.

Jika para penjahit ketiban rezeki, para wali murid sebaliknya. Banyak yang mengeluh terbebani biaya seragam. Mereka tidak tahu bahwa harga seragam jadi satu setel lebih murah. Yakni, hanya Rp 120 ribu. Jika membeli seragam jadi lima setel, mereka hanya perlu mengeluarkan duit Rp 600 ribu.

— Tiga Poin Edaran Dinas Pendidikan

– Sekolah harus melaksanakan komitmen memberikan pelayanan kepada peserta didik.

– Pelayanan pendidikan tersebut wajib dilakukan tanpa membebani peserta didik dengan pembiayaan. Salah satunya, keharusan membeli seragam di sekolah bagi peserta didik.

– Sekolah yang terbukti masih membebankan biaya kepada peserta didik akan dikenai sanksi sesuai perundang-undangan.

Sumber : Surat Edaran Dispendik Surabaya, 8 Juli 2019 – Jawa pos – Sekolah Tak Boleh Cari Untung, Minta Inspektorat Cek Harga Seragam https://www.jawapos.com/surabaya/20/07/2019/sekolah-tak-boleh-cari-untung-minta-inspektorat-cek-harga-seragam/

Terbitkan Pada: 23 Juli 2019 by Corps News

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Loading...
TERIMA KASIH
TELAH MENGUNJUNGI CORPSNEWS
MEDIA FAKTUAL DAN BERIMBANG
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat