CORPS NEWS

FAKTUAL DAN BERIMBANG

SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG

FAKTOR DOMINASI INSTITUSI NEGARA DALAM POLITIK INDONESIA

Jakarta – Gonjang ganjing bursa calon pejabat negara menjadi sebuah pilihan yang penuh kontroversi dan dilematis bagi presiden pasca amar putusan MK.

Hal ini justru menjadi tontonan yang kurang elok dan tidak elegan dimata masyarakat terhadap pemerintahan kedepannya, dan untuk presiden serta wapres pun hal ini akan menjadi sebuah persoalan dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Departemen dan lembaga tinggi negara yang dipimpin oleh seorang menteri dan setingkat menteri hingga lembaga independen negara seharusnya bisa terbebas dan jauh dari unsur politik maupun birokrasi negara dalam hal kepemimpinannya agar azas indepen benar-benar tercipta sehingga presiden dan wapres terhindar dari tekanan kepentingan politik atau kelompok, dan dapat bekerja secara maksimal.

Loading...

Dengan demikian diharapkan seorang presiden mampu tampil sebagai sosok pemimpin dan marwah dari negara yang dipimpinnya tersebut.
Kita harus mengembalikan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara itu kepada tupoksi (tugas pokok dan fungsi)nya dalam tatanan yang jelas sesuai amanah konstitusi yang telah disepakati dan dibangun bersama oleh para elit dan pendiri bangsa ini, demikian pungkas Andy R dari BRAJA SURVEI INDONESIA (BSI), saat ditemui wartawan dalam sebuah kesempatan dibilangan Kuningan Jakarta (11/7/2019).

Lebih lanjut Andy mengatakan.
Menyoroti departemen dan lembaga tinggi negara yang khususnya menyangkut bidang hukum dan ketertiban serta keamanan negara, disini seorang presiden dan wapres harus mampu berdiri tegak dan tegas dalam memilih dan menentukan pilihan pada seorang figur yang benar-benar kredibel dan memiliki kapabelitas yang mumpuni selain faktor intelegensia akademisi dan faktor pengalaman serta nasionalisme.

Loading...

Lembaga tinggi atau setara seperti Jaksa Agung dan KPK yang saat ini ramai menjadi perbincangan publik seharusnya menjadi konsen utama dari seorang presiden dan wapres nya.
Terlebih lembaga KPK yang semenjak awal didirikannya, mengutamakan azas independensi secara yurisprudensi hukum nya yang artinya KPK itu terbebas dari unsur-unsur intervensi politik dan kekuasaan secara idealnya.

Disini seorang presiden dan wapres harusnya dapat mengakomodir dan atau menyertakan usulan dari unsur masyarakat baik melalui kelompok atau pun pribadi, dan dalam hal ini BRAJA SURVEI INDONESIA (BSI) bersedia membantu pemerintah untuk menjaring opini atau usulan dari masyarakat secara langsung guna membantu presiden terpilih dalam menentukan pilihan para calon pembantu atau partner tugasnya jelas Andy diakhir wawancaranya.(Red)

 

Loading...

Terbitkan Pada: 14 Juli 2019 by Corps News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Loading...
TERIMA KASIH
TELAH MENGUNJUNGI CORPSNEWS
MEDIA FAKTUAL DAN BERIMBANG
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat