CORPS NEWS

FAKTUAL DAN BERIMBANG

SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG

MA Segera Sidangkan Gugatan BPN Prabowo-Sandi

JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) telah menerima pendaftaran gugatan yang dibatalkan administrasi pemilu (PAP) dari pemohon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. MA menyatakan berkas gugatan Prabowo-Sandi sudah lengkap. Selanjutnya, MA akan segera menggelar sidang dan mengeluarkan putusan dalam 14 hari pasca sidang dimulai.

“Semua berkas sudah lengkap dan tinggal menunggu sidang. Dalam waktu 14 hari insya Allah sudah diputus,” ujar Ketua Bidang Hukum dan Humas MA, Abdullah, melalui pesan singkat kepada Republika , Kamis (11/7).

Abdullah tidak membahas lebih lanjut kapan pun hari pertama akan dilaksanakan. Menurut dia, gugatan PAP itu dimohonkan oleh Prabowo-Sandi dengan kuasa hukum Nicholay Aprilindo. Nicholay menyetujui, meminta PAP yang diminta ke MA.

Loading...

Buntutlu mengajukan gugatan hukum kepada Bawaslu. Permohonan itu untuk membuka tanyaan PAP yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) Pilpres 2019 atas Putusan Pendahuluan Bawaslu No.01 / LP / PP / ADM.TSM / RI / 00.00 / V / 2019 tanggal 15 Mei 2019.

“Dasar hukum pengajuan PAP ini adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada yang disetujui kami uraikan di dalam PAP kami di Mahkamah Agung RI dan tidak dapat meminta izin tersebut sebelumnya,” kata Nicholay dalam keterangan yang dilaporkannya, Kamis (11/11) 7).

Loading...

Nicholay menyebut Bawaslu mengeluarkan pengadilan tingkat pertama karena Bawaslu bukan lembaga atau lembaga peradilan atau lembaga peradilan khusus. Namun, Bawaslu merupakan pelaksana pemilu yang bertugas sebagai pengawas dan diberi wewenang UU Pemilu untuk menerima keputusan yang disetujui, memeriksa dan memutuskan laporan, serta memberikan restu kepada KPU.

“Dengan demikian, Bawaslu tidak dapat dipersamakan dengan lembaga peradilan seperti pengadilan neger, karena Bawaslu tidak berada di dalam UU Pengadilan Agung dan atau UU Kekuasaan Kehakiman,” kata Nicholay menambahkan.

Bawaslu membatalkan laporan pada 15 Mei 2019. Namun, pelapor Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais meminta Permohonan PAP No.1 P / PAP / 2019 ke MA pada 31 Mei 2019.

Loading...

Pada tanggal 26 Juni 2019, MA tidak menerima permohonan dari pemohon. Djoko Santoso – Ahmad Hanafi Rais dengan pertimbangan cacat formal, yaitu legal standing dari Djoko Santoso – Ahmad Hanafi Rais dibutuhkan sebagai pemohon prinsipiel.

Setelah itu, pemohon prinsipiel, dalam hal ini capres-cawapres 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga, memberikan wewenang menyetujui PAP di Mahkamah Agung. Permohonan PAP diterima juga diregister oleh panitera Mahkamah Agung dengan nomor register permohonan 2 P / PAP / 2019.

Terpisah, anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, mengatakan, pihaknya sudah memberikan jawaban kepada MA. “Kami membahas di dalam jawaban kami yang terkait dengan (mengalahkan) TSM itu merupakan ranah yang diberikan oleh UU untuk diselesaikan di Bawaslu dan tidak ditangani oleh MA,” ujar Fritz di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (11/7).

Menurut dia, sesuai dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, penanganan menyelesaikan adminstrasi TSM merupakan ranah Bawaslu. MA membatalkan permohonan perkara tersebut setelah KPU menjalankan putusan Bawaslu terkait mengalihkan administrasi TSM dan melakukan proses pembatalan calon atau pasangan calon.

“MA baru dapat menerima perkara setelah menerima putusan TSM yang ditindaklanjuti oleh KPU dan KPU telah mengeluarkan proses pembatalan calon. Itu baru MA dapat memutus terhadap pokok perkuatan. Saat itu, pada saat SK pembatalan itu tidak ada, misalnya, maka MA tidak memiliki Kompetensi untuk menyelesaikan permohonan tersebut, “katanya

Sumber : Republika

Terbitkan Pada: 12 Juli 2019 by Corps News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Loading...
TERIMA KASIH
TELAH MENGUNJUNGI CORPSNEWS
MEDIA FAKTUAL DAN BERIMBANG
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat