CORPS NEWS

FAKTUAL DAN BERIMBANG

SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG

KONSEKUENSI HUKUM BEBASNYA TERDAKWA BLBI DI MAHKAMAH AGUNG

BAGIKAN :

Oleh: Adv. Onesius Gaho, SH, .CL.
(Advokat dan Praktisi)

JAKARTA – Bebasnya terdakwa BLBI di MA sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut mengenai pokok perkasannya Hakim MA terkait terdakwa terbukti dalam fakta persidangan dan disisi lain
Yang sangat menarik adalah Hakim Pengadilan Umum Menurut Hakim Salman Luthan bahwa tindakan terdakwa merupakan tindakan kejahatan atau dengan kata lain setuju dengan pertimbangan putusan banding (judex facti) sedangkan menurut Hakim Syamsul Rakan Chaniago kata kerja terdakwa masuk di dalam ruang kasus kerja hukum perdata, hal yang berbeda dengan pertimbangan Hakim Mohamad Askin yang diinginkan itulah tindakan terdakwa masuk dalam ruang diskusi tindakan Administrasi.

Apa itu Judex Factie dan Judex Juris?
Negara – Negara yang menganut sistem hukum Common Law, pengadilan tertinggi memilki bagian yang disetujui kedua jenis banding yaitu judex factie dan judex juris. Kedua jenis banding tersebut merupakan resolusi peradilan berdasarkan cara yang diambil dalam pengambilan keputusan.
Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem hukum perdata, Hakim MA sebagai Judex Juris membuktikan Mahkamah Agung tidak berkewajiban atas fakta untuk membuktikan tentang fakta dan membuktikan dari substansi perkara namum MA hanya membahas hukum, interpretasi dan konstruksi hukum terhadap hukum yang telah disampaikan di muka pengadilan baik pengadilan pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding. Sementara pengadilan pada tingkat pertama dan banding sebagai Judex Factie maksudkan Hakim berkewajiban untuk menguji fakta yang membuktikan dengan bukti-bukti dari substansi perkara dapat memungkinkan Hakim menilai sebagai yang benar-benar menentukan salah perkara perkara tersebut.

Loading...

Seperti yang diketahui dalam hal memberikan surat pernyataan oleh BPPN tidak hanya diberlakukan terhadap BDNI namun juga diberikan kepada beberapa obligor. Oleh karena itu, jika SKL bukan masuk dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi) maka putuskan hukumnya adalah melawan SKL yang kesemuanya diambil dari BLBI harus dibahas sama dihadapan hukum.

Dalam konteks bebasnya terdakwa kasus BLBI, menurut hemat saya, Hakim MA telah memberikan keputusan yang tepat tentang putusan terkait dengan pihak terdakwa yang terlanjur dilakukan penahanan, dilakukan, bahkan sampai diadili dimuka persidangan sehingga dapat dicintai oleh sebab apa pun yang diinginkan. Siapa yang harus bertanggung jawab?
Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memaksakan diri untuk menjerat terdakwa karena sudah ada putusan MA?
Sebagai penegak hukum yang kedudukannya sama dengan kedudukan hukum, penegak hukum yang lain seperti polisi, jaksa, hakim dan advokat tidak memiliki wewenang untuk intervensi putusan.

Loading...

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Komisi Pemberantasan Korupsi ditegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi hanya memilki kewenangan yang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, sistem informasi terkait dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang bantuan pemberantasan tindak tindak tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi. Uraian tersebut harus disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum sampai pada penuntutan lewat JPU. Dengan demikian, harus memutuskan untuk menjunjung tinggi putusan hakim mulai pada tingkat pertama sampai pada tingkat kasasi.
Apakah KPK dapat melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) melalui Jaksa Penuntut Umum?

Terhadap seluruh masalah hukum pada tingkat kasasi yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, jika para pihak masih tidak puas dengan putusan ini maka para pihak dapat meminta bantuan hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Namun demikian, tidak semua putusan kasasi yang telah memilki kekuatan hukum tetap dapat meminta PK alasan menurut Mahkmah Konstitusi karena Esensi landasan filosofis lembaga PK yang ditujukan untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya sebagai bentuk perlindungan HAM, bukan sesuai kebutuhan negara atau korban. Jika esensi ini dihapus tentu lembaga PK akan kehilangan maknanya dan tidak berarti (Hakim MK Aswanto)
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 33 / PUU-XIV / 2016 menyatakan bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, berkenaan dengan dimaknai selain itu yang juga dipertanyakan (tegas) tersurat dalam norma a quo, “. Pasal 263 ayat (1) KUHAP berbunyi “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh pengadilan hukum, kecuali putusan bebas atau lepas dari semua pertanggungan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat meminta bantuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.”
Putusan MK yang ditegaskan dengan putusan MK No. 16 / PUU-VI / 2008 yang terkait dengan pengujian undang-undang Kekuasaan Kehakiman telah disahkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan telah dipertegas terkait dengan pengajuan Peninjauan Kembali hak terpidana atau ahli warisnya bukan hak jaksa penuntut umum. Setelah dipertimbangkan, diberikan jeda yang disetujui.

Dengan Mahkamah Konstitusi pasal 263 ayat (1) KUHAP ini maka Komisi Pemberantsan Korupsi melalui JPU tidak memilki dasar hukum untuk ditinjau Peninjaun Kembali sebab jika dilihat secara normatif hukum Peninjauan kembali berhak atas hak terpidana atau ahli warisnya.

Loading...

Dengan keputusan ini dapat memberikan pelajaran tentang penegakan hukum agar lebih akurat dalam menindaklanjut perkara kedepan.

Akhir kalimat, penulis akan mengigatkan kawan-kawan penegak hukum terhadap asas berikut “Ignorantia Et Judicist Calanaetax Inocentis Yang mempertanyakan Ketidak Tahuan Penegak Hukum Adalah Kerugian Bagi Pencari Keadilan”

CORPSNEWS/JAKARTA

Terbitkan Pada: 11 Juli 2019 by Corps News

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Loading...
TERIMA KASIH
TELAH MENGUNJUNGI CORPSNEWS
MEDIA FAKTUAL DAN BERIMBANG
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat