CORPS NEWS

FAKTUAL DAN BERIMBANG

SELAMAT DATANG
DI MEDIA CORPS NEWS
FAKTUAL DAN BERIMBANG

Tolak Unsur Kejaksaan dan Kepolisian Dalam Jajaran Pimpinan KPK

Jakarta – Komite Anti Korupsi Indonesia, Center for Budget Analysis, dan Jaringan Aktivis Pro Demokrasi sepakat menolak adanya unsur kejaksaan dan kepolisian di jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menilai keberadaan unsur ini di jajaran pimpinan KPK akan memunculkan masalah seperti conflict of interest.

Panitia seleksi calon pimpinan (Pansel Capim) KPK menyatakan, sejak 17-27 Juni 2019 sudah ada sebanyak 59 orang yang mendaftarkan sebagai Capim KPK 2019-2023. Sejumlah kalangan meminta Capim KPK periode mendatang harus dari kalangan masyarakat sipil atau aktivis antikorupsi yang tidak punya kepentingan.
Baca juga : Kasus Narkoba, Jaksa Tolak Pembelaan Steve Emmanuel
Koordinator Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Arifin Nur Cahyo mengatakan pimpinan KPK ke depan lebih baik dari kalangan aktivis. Karena kalangan aktivis akan bekerja memberantas korupsi tanpa kepentingan. Sehingga akan lebih fokus untuk membersihkan Indonesia dari budaya korupsi.
“Kalau calon dari polisi itu lebih baik jangan jadi capim KPK. Jangan sampai ada kepentingan dalam pemberantasan korupsi nantinya,” ujar Arifin, Jumat (28/6/2019).
Baca juga : Apakah Ini Sosok Pengganti Sandi sebagai Wagub DKI?
Arifin menuturkan, pimpinan KPK mendatang harus orang yang benar-benar jauh dan bebas dari kepentingan manapun.
“Hal itu dilakukan agar pemberantasan korupsi berjalan maksimal dan tidak pandang bulu,” ujarnya.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa KPK dibentuk dari hasil reformasi, karena pada waktu itu, yang namanya aparat kepolisian dan kejaksaan tidak bisa diharapkan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Oleh karena itu, KPK diperuntukkan untuk masyarakat sipil dalam memberantas korupsi. Karena hanya masyarakat sipil yang dalam kinerjanya bisa lepas dari berbagai kepentingan.
“Itu artinya, dalam rekruitment seleksi KPK, bukan berasal dari aparat hukum seperti kepolisian dan kejaksana. Karena kedua lembaga ini kalau ingin melakukan pemberantasan korupsi maka lebih di institusi lembaga mereka saja,” jelasnya.
Uchok menilai jika banyak anggota polisi yang mendaftar menjadi capim KPK maka diprediksi KPK bisa bubar. Dengan banyaknya anggota polisi menjadi capim KPK juga akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap KPK bisa pudar dan hilang.
Maka dari itu pimpinan KPK mendatang harus dari kalangan jurnalis, LSM, advokat, dan lain lainnya. Sehingga dalam kinerjanya nanti bisa lepas dari intervensi.
Bukan Titipan
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Syafti Hidayat mengatakan pimpinan KPK mendatang harus dari tokoh anti korupsi yang berani dan jelas rekam jejaknya. Pimpinan KPK mendatang tidak boleh titipan kelompok manapun. Selain itu pimpinan KPK mendatang harus berani menumpas kasus kasus korupsi yang besar seperti kasus BLBI, Bank Century dan lainnya.
“Dan pimpinan KPK ke depan harus berani menumpas kasus korupsi tanpa tebang pilih dan pilih tebang,” jelasnya.
Syafti menyebut, jika ada anggota polisi yang menjadi pimpinan KPK maka lebih baik Novel Baswedan yang menjadi pimpinan KPK. Karena Novel Baswedan sudah jelas rekam jejaknya dalam menumpas korupsi. Sementara rekam jejak 9 perwira polisi yang jmenadi capim KPK belum jelas.
Oleh karena itu harus dibuka dahulu ke publik rekam jejak 9 perwira polisi tersebut agar terang benderang. Sehingga tidak terkesan membeli kucing dalam karung.
Pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Jakarta, Prof Suparji Ahmad mengatakan, pansel Capim KPK harus kerja profesional agar dapat menghasilkan pimpinan KPK yang terbaik.
Terkait ada 9 perwira polisi yang mendaftar capim KPK, Suparji menilai 9 perwira polisi yang sudah mendaftar menjadi capim KPK tersebut memiliki peluang yang sama dan ketika ada di antara mereka yang terpilih diharapkan bisa independen dan profesional.
Suparji pun menyebut, jika di antara polisi tersebut menjadi pimpinan KPK tentunya ada kepentingan. Tetapi budaya di KPK akan sangat mempengaruhi kinerja pimpinan KPK dan pengawasan publik akan mempengaruhi sikap dan tindakannya.

Loading...

Sumber: Harian Terbit

Terbitkan Pada: 1 Juli 2019 by Corps News

Loading...

One thought on “Tolak Unsur Kejaksaan dan Kepolisian Dalam Jajaran Pimpinan KPK

  1. Loading...
    Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Loading...
TERIMA KASIH
TELAH MENGUNJUNGI CORPSNEWS
MEDIA FAKTUAL DAN BERIMBANG
Open chat
1
Selamat Datang Di Media Online Kami
Untuk Informasi CorpsNew Silahkan Chat